Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dengan Risiko Apa Pun, Satu Per Satu Ekspor Bahan Mentah Akan Saya Setop

Kompas.com - 26/01/2022, 08:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan, pemerintah akan tetap menghentikan ekspor mineral dan batu bara (minerba) dalam bentuk bahan mentah.

Meski kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Pemerintah Indonesia akan tetap jalan terus.

“Dengan risiko apa pun satu per satu (ekspor bahan mentah) akan saya setop. Nikel setop, ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat, enggak apa-apa kita hadapi,” kata Jokowi saat meluncurkan pelepasan ekspor perdana smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Kita Setop Ekspor Bahan Mentah, Enggak Apa-apa Indonesia Disemprot Negara Lain

Jokowi juga kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Dia mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Dengan demikian, dapat meningkatkan nilai tambah produk tersebut.

“Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi," kata Jokowi.

"Padahal, kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” lanjut Presiden.

Presiden juga menceritakan, kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).

Presiden mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.

“Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp 80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tambahnya.

Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara, seperti pajak baik pribadi maupun perusahaan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7.000, kemarin di Konawe (Sulawesi Tenggara) 27.000, di Morowali (Sulawesi Tengah) 45.000, ini yang dibutuhkan rakyat,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. Sebab, ada berbagai risiko yang harus dihadapi perusahaan tersebut.

“Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com