Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/02/2022, 12:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi polemik.

Isu ini kali pertama dilempar oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Di sisi lain, sejumlah lembaga juga pernah membuat survei mengenai pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Benarkah klaim Muhaimin soal mayoritas pihak ingin pelaksanaan pemilu ditunda sejalan dengan temuan survei?

Klaim Muhaimin

Muhaimin mengeklaim, temuannya soal pihak yang ingin pemilu ditunda mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang.

Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah dia.

Baca juga: Ramai Isu Penundaan Pemilu 2024, Mungkinkah Menurut UU?

Wakil Ketua DPR ini pun mengakui bahwa temuan big data itu berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Namun demikian, katanya, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan bahwa kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terbilang tinggi, yakni 73 persen.

"Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Muhaimin pun menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: 5 Skenario Terburuk jika Pemilu Ditunda Menurut Yusril

Adapun lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.

Temuan survei

Berbeda dari klaim Muhaimin, survei dua lembaga pernah menyatakan bahwa mayoritas responden tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 9 Januari 2022 misalnya, menemukan bahwa lebih dari 60 persen responden ingin pemilu tetap digelar tahun 2024 sekalipun dalam kondisi pandemi virus corona.

Pada survei September 2021, sebanyak 64,7 persen responden ingin pemilu tetap dilaksanakan di 2024. Hanya 29,9 responden yang ingin pemilu ditunda hingga 2027 karena alasan pandemi.

Lalu, pada survei November 2021, sebanyak 69,9 persen responden ingin pemilu tetap digelar di 2024, dan 23,8 persen ingin pemilu ditunda.

Terakhir, survei Desember 2021 menyatakan, 67,2 responden ingin supaya pemilu tetap digelar di 2024, dan hanya 24,5 persen yang ingin pemilu ditunda hingga 2027.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, KSP: Presiden Selalu Mengacu pada Konstitusi

Mengacu pada survei yang sama, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju jika masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Lalu, 25,1 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Sementara, ada 31 persen responden setuju Jokowi menjabat hingga 2027, dan 4,5 persen sangat setuju.

Adapun survei digelar selama 6-11 Desember 2021. Survei melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Survei yang dirilis Charta Politika pada 20 Desember 2021 juga menunjukkan hasil serupa.

Menurut survei, sebanyak 81,7 persen responden setuju pemilu digelar tahun 2024. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 17,3 persen.

Sejalan dengan temuan tersebut, sebanyak 47,6 persen responden menyatakan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda hingga 2027. Hanya 20,4 persen responden yang setuju penundaan pemilu.

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Lalu, 57,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hanya 19,8 persen responden yang mengaku setuju.

Adapun survei ini digelar pada 29 November-6 Desember 2021, dengan total 1.200 sampel berusia 17 tahun lebih yang berpartisipasi di seluruh provinsi. Margin of error dalam survei ini di kisaran 2,8 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Nasional
Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Nasional
Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Nasional
Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Nasional
PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Nasional
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Nasional
Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Nasional
Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Nasional
Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Nasional
Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Nasional
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Menpora untuk Fokus Laksanakan 'Event' Olahraga Selama Tahun Politik

Ketua Komisi X DPR Ingatkan Menpora untuk Fokus Laksanakan "Event" Olahraga Selama Tahun Politik

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Nasional
Klaim Dalil Tuntutan Terbantahkan, Pengacara Sambo: Jaksa Terlihat Frustasi

Klaim Dalil Tuntutan Terbantahkan, Pengacara Sambo: Jaksa Terlihat Frustasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.