Cerita Jusuf Kalla Soal Birokrasi PLN yang Sangat Lambat Saat Bangun PLTA di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan soal lambatnya proses birokrasi ketika proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut JK, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Baca juga: Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja, pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Tanggapan Jokowi

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan teguran secara terbuka kepada manajemen PLN.

Jokowi meminta perusahaan pelat merah tersebut memperbaiki bikrokrasi.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Izin Pembangunan 4 Bendungan PLTA Kayan Hydro Energy Tertahan di BKPM

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu di ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, sebut Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.