Cerita Jusuf Kalla Soal Birokrasi PLN yang Sangat Lambat Saat Bangun PLTA di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan soal lambatnya proses birokrasi ketika proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut JK, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Baca juga: Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja, pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Tanggapan Jokowi

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan teguran secara terbuka kepada manajemen PLN.

Jokowi meminta perusahaan pelat merah tersebut memperbaiki bikrokrasi.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Izin Pembangunan 4 Bendungan PLTA Kayan Hydro Energy Tertahan di BKPM

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu di ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, sebut Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Dia berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

Baca juga: Menyusuri Pembangkit EBT Modern PLTA Rajamandala

Dengan demikian dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang ditargetkan oleh dunia internasional.

"Kita tahu bahwa target telah kita sepakati bersama. Dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen di 2030, 29 persen dan nanti di 2060 itu emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan," jelas Jokowi.

"Target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antar pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik itu harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada pelebihan pasokan dari PLN sehingga membebani PLN," tambahnya.