Salin Artikel

Cerita Jusuf Kalla Soal Birokrasi PLN yang Sangat Lambat Saat Bangun PLTA di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan soal lambatnya proses birokrasi ketika proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut JK, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja, pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Tanggapan Jokowi

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan teguran secara terbuka kepada manajemen PLN.

Jokowi meminta perusahaan pelat merah tersebut memperbaiki bikrokrasi.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu di ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, sebut Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Dia berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

Dengan demikian dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang ditargetkan oleh dunia internasional.

"Kita tahu bahwa target telah kita sepakati bersama. Dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen di 2030, 29 persen dan nanti di 2060 itu emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan," jelas Jokowi.

"Target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antar pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik itu harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada pelebihan pasokan dari PLN sehingga membebani PLN," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/11560671/cerita-jusuf-kalla-soal-birokrasi-pln-yang-sangat-lambat-saat-bangun-plta-di

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Klaim Arsip Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Klaim Arsip Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Nasional
Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Nasional
KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Nasional
Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.