Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena persoalan perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) memakan waktu lebih dari lima tahun.

Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal perizinan yang memakan waktu relatif lama.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: KPK Dukung PLN Perbaiki Tata Kelola Sertifikasi Aset

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu dia ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, kata Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut disebutnya tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Dia berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Kota Palu, Jokowi: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Baik

Dengan demikian dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang ditargetkan oleh dunia internasional.

"Kita tahu bahwa target telah kita sepakati bersama. Dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen di 2030, 29 persen dan nanti di 2060 itu emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan," jelas Jokowi.

"Target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antar pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik itu harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada pelebihan pasokan dari PLN sehingga membebani PLN," tambahnya.