Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

Kompas.com - 25/02/2022, 10:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena persoalan perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) memakan waktu lebih dari lima tahun.

Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal perizinan yang memakan waktu relatif lama.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: KPK Dukung PLN Perbaiki Tata Kelola Sertifikasi Aset

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu dia ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, kata Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut disebutnya tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Dia berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Kota Palu, Jokowi: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Baik

Dengan demikian dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang ditargetkan oleh dunia internasional.

"Kita tahu bahwa target telah kita sepakati bersama. Dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen di 2030, 29 persen dan nanti di 2060 itu emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan," jelas Jokowi.

"Target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antar pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik itu harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada pelebihan pasokan dari PLN sehingga membebani PLN," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com