Kompas.com - 24/02/2022, 07:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan artis Saipul Jamil.

Dikutip dari website resmi MA, pengajuan PK itu terkait dengan pidana korupsi yang melibatkan Saipul.

Catatan Kompas.com, korupsi yang dimaksud adalah pemberian suap ke Panitera Pengganti di PN Jakarta Utara Rohadi.

“Tolak,” bunyi amar putusan tersebut.

Baca juga: Saat Saipul Jamil Minta Bantuan Hotman Paris dan Pertanyakan Surat KPI

Adapun PK diajukan oleh Hetty Herdianti dengan tanggal registrasi 10 Januari 2022.

Perkara itu bernomor 56 PK/Pid.Sus/2022 dan berkasnya dimasukkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tiga majelis hakim yang memutus perkara adalah Suharto, Ansori dan Suhadi.

Diketahui Saipul Jamil divonis bersalah dalam perkara pencabulan pada 14 Juni 2016 dan dipidana 3 tahun penjara.

Di tingkat banding, hukuman itu justru diperberat menjadi 5 tahun penjara.

Baca juga: Rumah Saipul Jamil Bukan Dirampok, tetapi Ponselnya Diduga Dicuri ART-nya

Kemudian pada tahun 2017, Saipul kembali terjerat perkara lain. Ia diadili atas tindak pidana korupsi pemberian suap Rp 250 juta pada panitera pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi.

Majelis hakim lantas menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun atas perkara suap tersebut.

Seharusnya, Saipul Jamil harus menjalani pidana penjara selama 8 tahun hingga 2024. Namun, Saipul akhirnya dinyatakan bebas murni pada 2 September 2021 dari Lapas Cipinang.

Saipul mendapatkan remisi selama 30 bulan karena dinilai berkelakuan baik selama dipenjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Nasional
Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Tiba di Moskwa, Segera Menuju Istana Kremlin untuk Bertemu Putin

Jokowi Tiba di Moskwa, Segera Menuju Istana Kremlin untuk Bertemu Putin

Nasional
Dianggap Mendesak, Anggota Komisi III DPR Usul Legalitas Ganja Medis Segera Diatur Menteri Kesehatan

Dianggap Mendesak, Anggota Komisi III DPR Usul Legalitas Ganja Medis Segera Diatur Menteri Kesehatan

Nasional
Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi pada Proses Peralihan Pegawai BRIN

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi pada Proses Peralihan Pegawai BRIN

Nasional
Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat

Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat

Nasional
Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

Nasional
RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

Nasional
Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.