Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2022, 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan situasi penyebaran Covid-19 atau SARS-CoV-2 harusnya dikendalikan, bukan malah diarahkan kepada kondisi endemi atau epidemi. Sebab menurut dia kondisi endemi atau epidemi sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Jangan diarahkan ke endemi, karena endemi itu serius, berbahaya. Endemi itu harus dihindari semaksimal mungkin. Kalau memang ini (Covid-19) harus ada dalam kehidupan manusia, jangan di Indonesia. Biar saja di negara lain," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut Dicky, walaupun Covid-19 di masa mendatang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kehidupan manusia tetapi tetap harus terkendali.

"Strategi negara dunia dalam pengendalian Covid-19 ini bukan mengarah ke kondisi endemi, tapi harus ke arah terkendali atau yang disebut sporadis," ucap Dicky.

Yang dimaksud terkendali oleh Dicky adalah kasus Covid-19 itu bisa mendadak muncul atau hilang dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Indonesia Siapkan Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi, Vaksinasi Booster Digencarkan

Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Contohnya endemi di Indonesia adalah penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD).

Sedangkan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu. Contoh penyakit yang pernah menjadi epidemi adalah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 2019, Avian Influenza/flu burung (H5N1) di Indonesia pada 2012, dan SARS di 2003.

Jika pada suatu saat nanti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status pandemi Covid-19, menurut Dicky seluruh daerah di Indonesia kemungkinan akan terbagi menjadi 3 kategori.

Baca juga: Siapkan Transisi Endemi, Ini Indikator yang Digunakan Pemerintah

Nantinya, lanjut Dicky, akan ada daerah di Indonesia yang mengalami epidemi. Artinya di daerah itu akan mengalami lonjakan kecil kasus infeksi dengan beragam pemicu, misalnya karena cakupan vaksinasi yang lemah atau buruk.

Lalu kedua ada daerah-daerah yang akan mengalami endemi. Yakni ada kemunculan kasus infeksi tetapi dengan jumlah yang statis.

Bahkan di daerah-daerah yang kemungkinan mengalami endemi akan muncul pasien yang dirawat di rumah sakit atau mungkin ada juga yang meninggal.

"Endemi itu bukan berarti nol kasus tapi ada terus, itu biasanya disepakati angkanya misalnya 10 orang per 1 juta dan sebagainya," ucap Dicky.

Kondisi terakhir yang menurut Dicky harus dituju oleh pemerintah adalah sporadis atau terkendali.

"Jadi kita harus mengendalikan penyakit menular itu, bukan meng-endemi-kan, bukan menge-epidemi-kan, tapi mengendalikan semaksimal mungkin. Jadi itu yang harus dituju pemerintah. Bukan menuju kondisi endemi, tapi programnya kondisi terkendalinya Covid-19," lanjut Dicky.

Baca juga: Luhut: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut-ikutan Transisi ke Kondisi Endemi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses yang akan diambil dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Menurut dia, pemerintah tidak bakal buru-buru menetapkan masa transisi endemi Covid-19.

"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi, seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, tapi kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara daring pada Senin (21/2/2022).

"Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," ujar Luhut.

Menurut Luhut ada sejumlah komponen yang akan digunakan untuk menjadi pijakan pemerintah buat menetapkan periode transisi menuju masa endemi Covid-19. Luhut mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah bakal menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan sejumlah indikator. Luhut melanjutkan, indikator lainnya yang akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan status endemi adalah soal tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif.

"Selain itu, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten," lanjut Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

Nasional
Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu 'Reshuffle', Ada Apa?

Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu "Reshuffle", Ada Apa?

Nasional
Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini?

Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

Nasional
Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.