Pakar Sebut Covid-19 di RI Jangan Sampai Jadi Endemi atau Epidemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan situasi penyebaran Covid-19 atau SARS-CoV-2 harusnya dikendalikan, bukan malah diarahkan kepada kondisi endemi atau epidemi. Sebab menurut dia kondisi endemi atau epidemi sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Jangan diarahkan ke endemi, karena endemi itu serius, berbahaya. Endemi itu harus dihindari semaksimal mungkin. Kalau memang ini (Covid-19) harus ada dalam kehidupan manusia, jangan di Indonesia. Biar saja di negara lain," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut Dicky, walaupun Covid-19 di masa mendatang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kehidupan manusia tetapi tetap harus terkendali.

"Strategi negara dunia dalam pengendalian Covid-19 ini bukan mengarah ke kondisi endemi, tapi harus ke arah terkendali atau yang disebut sporadis," ucap Dicky.

Yang dimaksud terkendali oleh Dicky adalah kasus Covid-19 itu bisa mendadak muncul atau hilang dalam jangka waktu tertentu.

Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Contohnya endemi di Indonesia adalah penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD).

Sedangkan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu. Contoh penyakit yang pernah menjadi epidemi adalah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 2019, Avian Influenza/flu burung (H5N1) di Indonesia pada 2012, dan SARS di 2003.

Jika pada suatu saat nanti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status pandemi Covid-19, menurut Dicky seluruh daerah di Indonesia kemungkinan akan terbagi menjadi 3 kategori.

Nantinya, lanjut Dicky, akan ada daerah di Indonesia yang mengalami epidemi. Artinya di daerah itu akan mengalami lonjakan kecil kasus infeksi dengan beragam pemicu, misalnya karena cakupan vaksinasi yang lemah atau buruk.

Lalu kedua ada daerah-daerah yang akan mengalami endemi. Yakni ada kemunculan kasus infeksi tetapi dengan jumlah yang statis.

Bahkan di daerah-daerah yang kemungkinan mengalami endemi akan muncul pasien yang dirawat di rumah sakit atau mungkin ada juga yang meninggal.

"Endemi itu bukan berarti nol kasus tapi ada terus, itu biasanya disepakati angkanya misalnya 10 orang per 1 juta dan sebagainya," ucap Dicky.

Kondisi terakhir yang menurut Dicky harus dituju oleh pemerintah adalah sporadis atau terkendali.

"Jadi kita harus mengendalikan penyakit menular itu, bukan meng-endemi-kan, bukan menge-epidemi-kan, tapi mengendalikan semaksimal mungkin. Jadi itu yang harus dituju pemerintah. Bukan menuju kondisi endemi, tapi programnya kondisi terkendalinya Covid-19," lanjut Dicky.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses yang akan diambil dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Menurut dia, pemerintah tidak bakal buru-buru menetapkan masa transisi endemi Covid-19.

"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi, seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, tapi kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara daring pada Senin (21/2/2022).

"Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," ujar Luhut.

Menurut Luhut ada sejumlah komponen yang akan digunakan untuk menjadi pijakan pemerintah buat menetapkan periode transisi menuju masa endemi Covid-19. Luhut mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah bakal menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan sejumlah indikator. Luhut melanjutkan, indikator lainnya yang akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan status endemi adalah soal tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif.

"Selain itu, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten," lanjut Luhut.