Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

JAKARTA, KOMPAS.com – Hampir separuh pemilih Gerindra pada Pemilu 2019 mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hasil survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan, 45,6 persen pemilih Gerindra pada 2019 mengaku puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf, berbanding 40,4 persen pemilih yang mengaku tidak puas.

Kemudian, 4,1 persen pemilih malah mengaku sangat puas, berbanding 9,9 persen pemilih yang mengaku sangat tidak puas.

Sehingga, secara umum, 49,7 persen pemilih Gerindra menyatakan kepuasannya terhadap Jokowi-Ma’ruf, dan hanya terpaut 0,6 persen dibandingkan jumlah pemilih Gerindra yang menyatakan sebaliknya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Sebagai informasi, Gerindra merupakan rival Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019, ketika partai berlambang burung garuda itu mengusung 2 kadernya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk berlaga. Prabowo dan Sandi belakangan masuk dalam kabinet Jokowi.

Kala itu, Gerindra membentuk Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama PKS, Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas, hanya PKS yang mayoritas pemilihnya pada 2019 menyatakan tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf.

Di sisi Demokrat, total 62,8 persen pemilih menyatakan puas dan sangat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf. Di sisi PAN, angka itu sebesar 61,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Di sisi PKS, jumlah pemilih yang menyatakan puas hanya 28,8 persen dan sangat puas 1,4 persen. Selebihnya, 69,8 persen pemilih PKS pada 2019 menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah sejauh ini.

Kepuasan tertinggi sejak 2015

Secara garis besar, menurut hasil survei anyar Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen, tertinggi sejak survei serupa diadakan secara berkala sejak 2015.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 2022 Pertaruhan Pemerintah Buktikan Kinerja

Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6) persen.

Survei yang sama juga menunjukkan, tren kepuasan ini pun meningkat cukup signifikan pada khalayak yang bukan pemilih Jokowi-Ma’ruf.

Pada 2019, tahun ketika Pilpres diselenggarakan, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sempat mencapai titik nadir, yaitu 36,2 persen (Maret) dan 39,4 persen (Oktober).

Kepuasan itu sempat meningkat ke kisaran 50 persen lebih pada kurun Agustus 2020 hingga April 2021, sebelum turun ke 47,9 persen pada Oktober 2021.

Namun, per Januari 2022, angka itu telah melonjak lagi ke 54,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 2022 Dinilai Jadi Babak Awal Tahun Politik

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani beranggapan bahwa kepuasan yang meningkat masih sebatas prosedural, belum menyentuh substansi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang menjadi persepsi publik tentu harus dihargai, tetapi realitanya harus benar-benar disadari pemerintah apakah kebijakannya sudah sesuai harapan publik atau belum,” ujar dia dikutip harian Kompas, Senin (21/2/2022).

Menurut Kamhar, hal itu tecermin dari beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai kemunduran, seperti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Penanganan Pandemi, Keamanan, dan Keterbelahan Dikhawatirkan Jelang Tahun Politik

Senada, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari secara khusus mengingatkan pekerjaan rumah terkait demokratisasi dan penegakan hukum.

Dua aspek ini sudah disorot publik sejak beberapa waktu terakhir dan harus jadi perhatian pemerintah

Jangan kemudian tingginya tingkat kepuasan publik justru disalahgunakan dengan membuat peraturan tanpa melibatkan publik, sebagaimana Undang-undang Cipta Kerja yang disusun secara kilat tanpa partisipasi publik dan berujung vonis inkonstitusional bersyarat oleh MK.

”Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang UU Cipta Kerja sebaiknya menjadi cerminan,” kata Bari.