Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Kompas.com - 21/02/2022, 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen, menurut survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022.

Survei yang sama juga menunjukkan, tren kepuasan ini pun meningkat cukup signifikan pada khalayak yang bukan pemilih Jokowi-Ma’ruf.

Pada 2019, tahun ketika Pilpres diselenggarakan, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sempat mencapai titik nadir, yaitu 36,2 persen (Maret) dan 39,4 persen (Oktober).

Kepuasan itu sempat meningkat ke kisaran 50 persen lebih pada kurun Agustus 2020 hingga April 2021, sebelum turun ke 47,9 persen pada Oktober 2021.

Namun, per Januari 2022, angka itu telah melonjak lagi ke 54,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Dari sisi khalayak pemilih Jokowi-Ma’ruf, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus merangkak naik secara konsisten di atas 70 persen.

Pada 2019, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sempat melambung sampai 82 persen. Namun, angka itu turun ke kisaran 76 persen begitu pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Per 2021, kepuasan terhadap kinerja Jokowi mulai kembali naik ke angka 84,2 persen hingga mencapai puncaknya, 87 persen pada Januari 2022.

”Presiden dan Wakil Presiden benar-benar ingin memanfaatkan waktu tersisa hingga Oktober 2024 untuk tidak berhenti bekerja mengantarkan bangsa ini lepas landas,” ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dikutip harian Kompas, Senin (212/2022),

Juri menilai, setidaknya ada dua hal yang membuat tingkat kepuasan publik meningkat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Nasional
WHO: G20 Punya Kemampuan Mendanai Perang Lawan Covid-19 Berikutnya

WHO: G20 Punya Kemampuan Mendanai Perang Lawan Covid-19 Berikutnya

Nasional
Emirsyah Satar dalam Dua Pusaran Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Dua Pusaran Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.