Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Penanganan Pandemi, Keamanan, dan Keterbelahan Dikhawatirkan Jelang Tahun Politik

Kompas.com - 10/01/2022, 10:38 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki 2022, sebanyak 44,4 persen publik khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 terganggu dengan agenda persiapan Pemilu 2024.

Hal tersebut terekam dalam survei Litbang Kompas terkini yang dirilis pada Senin (10/1/2022).

Selain itu, sebanyak 36,1 responden khawatir keamanan dan stabilitas juga rentan terganggu.

Baca juga: Jabatan Wamendagri Dinilai Politis untuk Kepentingan Pemilu 2024

Kemudian, sebanyak 16,8 persen menyatakan kekhawatiran soal keterbelahan sosial yang semakin menguat menjelang pemilu.

Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu yang akan berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah tetap fokus bekerja sesuai program kerjanya.

Terkait sejumlah pejabat dari pemerintah yang berpotensi memiliki agenda politik elektoral di pemilu 2024, muncul tiga kelompok responden yang meresposnya berbeda.

Kelompok pertama yaitu, mereka yang berharap pejabat negara tetap fokus bekerja tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilpres. Ada 55,2 persen responden yang masuk dalam kelompok ini.

Harapan ini disampaikan tanpa mengurangi hak-hak politik, khususnya kepada pejabat negara yang berpotensi maju di perhelatan Pemilu 2024.

Kelompok kedua terdiri dari 24,5 persen responden yang cenderung tidak terlalu khawatir. Bagi kelompok responden ini, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, bekerja sebagai pejabat negara sekaligus melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemilih sah-sah saja.

Sementara itu, kelompok ketiga yang terdiri dari 18,2 persen responden berharap pejabat negara yang punya niat berkontestasi di Pemilu 2024 mengundurkan diri dari jabatannya agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan kepentingan elektoral di pemilihan presiden nanti.

Adapun mayoritas responden, yaitu sebanyak 71,9 persen meyakini 2022 menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024.

Baca juga: Pemilu 2024, Anis Matta Klaim Kader Gelora Ada di Seluruh Indonesia

Sebanyak 74 persen publik pun menilai 2022 ini sekaligus menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Publik berharap agenda-agenda pemerintah tidak terganggu dengan perhelatan pemilu.

Survei dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2021. Ada 504 responden dari 34 provinsi yang diwawancara melalui telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com