Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Setuju Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Kompas.com - 20/02/2022, 18:20 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga setuju dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.

Hal itu, diketahui dari survei yang dilakukan pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022. Survei ini dilakukan saat kebijakan itu belum berjalan dan masih dalam rencana.

"Mayoritas warga setuju dengan rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, 76 persen," ujar Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, dalam rilis survei virtual, Minggu (20/2/2022).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 49,1 persen responden menyatakan setuju dan 26,9 persen menjawab sangat setuju.

Baca juga: Andi Widjajanto Disebut Akan Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhanas, Besok

Sementara itu, ada 15,5 persen yang menrespon tidak setuju dan 3,4 persen menjawab sangat tidak setuju.

Di sisi lain, sebanyak 5 persen responden menjawab tidak setuju atau tidak tahu terkait kebijakan PTM tersebut.

Untuk diketahui, sampel dalam survei ini ditentukan secara acak dari warga negara di seluruh Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat smartphone.

Baca juga: Ini 6 Hal Penting yang Diatur UU IKN

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel secara acak sebanyak 626 responsden melalui wawancara online dengan metode simple random sampling.

Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar ± 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com