"Sebagai mitranya KPK, saya menyarankan agar siapa pun pimpinan KPK lebih baik menghindari kontroversi publik atas hal-hal seperti di atas," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.
Baca juga: Soal Baliho Antikorupsi Bergambar Firli Bahuri, KPK: Sudah Tak Ditemukan
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memahami jika dua hal tersebut menuai reaksi negatif dari kalangan masyarakat. Sebab, menurut Arsul, pada dasarnya publik tetap menginginkan KPK memiliki standar perilaku yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya.
"Jadi wajar jika hal yang mereka nilai tidak lazim atau tidak pas untuk dilakukan maka ya akan terus dikritisi," ujar dia.
Kendari demikian, Arsul mengembalikan kedua persoalan itu kepada pimpinan KPK atau Dewan Pengawas KPK jika dinilai terdapat pelanggaran etik.
"Sejauh ini Komisi III tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran etik, namun untuk memastikannya ya itu wilayahnya Dewas KPK," kata Arsul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.