Kontroversi Firli Bahuri, dari Penghargaan untuk Istri hingga Baliho Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi sorotan publik setelah pemberian penghargaan untuk istrinya, Ardina Safitri, yang menciptakan mars dan himne KPK.

Pemberian penghargaan dilakukan Firli bertepatan dengan penyerahan hak cipta oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Gedung Juang KPK.

Firli menilai, kehadiran lagu mars dan himne KPK akan menambah kebanggaan sekaligus penyemangat bagi setiap insan KPK dalam melaksanakan tugas.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ucap Firli, melalui keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).

Tuai kritik

Lantas, peluncuran mars dan himne KPK itu menuai kritik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, di bawah kepemimpinan Firli, KPK lebih banyak menciptakan kontroversi ketimbang prestasi.

Kurnia pun mempertanyakan pemilihan istri Firli sebagai pencipta mars dan himne KPK. Dalam pandangannya, terpilihnya Ardina memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan.

“Jadi jangan pernah beranggapan karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis.

Senada dengan Kurnia, Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha juga berpendapat, ada konflik kepentingan di balik peluncuran lagu itu.

Mantan penyidik KPK ini berpendapat, pemberantasan korupsi tidak memerlukan mars dan himne.

Menurut dia, mars dan himne KPK adalah jerit penderitaan masyarakat korban korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang kasusnya tidak segera dituntaskan oleh KPK.

“Tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu, karena himne pemberantasan korupsi yang sejati ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan KPK,” tutur Praswad.

Baliho Firli

Setelah kontroversi terpilihnya istri Firli sebagai pencipta lagu mars dan himne KPK, kini muncul baliho yang memampang wajah Ketua KPK itu di media sosial. Dalam baliho berlogo KPK tersebut tertulis kalimat "siapa saja yang korupsi kami tangkap".

Selain itu, baliho itu juga memuat tulisan "kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia, dan Indonesia yang dibanggakan rakyatnya."

Firli mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat baliho dan di mana saja baliho itu terpasang. Ia menilai, baliho tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK.

"Terus terang saya tidak tahu siapa dan di mana itu semua dipasang," ujar Firli, melalui keterangan tertulis, Jumat (17/2/2022).

Kendati demikian, Firli mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memasang baliho tersebut, apalagi jika itu dilakukan untuk mendukung kerja KPK.

Ia juga menekankan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak akan terpengaruh oleh pihak mana pun.

Namun, mantan Kapolda Sumatera Utara itu tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus memberantas korupsi di Indonesia.

"Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK saya mengucapkan terima kasih," kata Firli.

"KPK sungguh memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakoni oleh hanya satu lembaga karena perlu pelibatan masyarakat. Mari kita lawan para pencuri uang negara," tuturnya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya tidak pernah memasang baliho pesan antikorupsi bergambar wajah Firli.

Menurutnya, KPK tidak menganggarkan pengadaan dan pemasangan baliho tersebut.

"KPK memastikan tidak pernah melakukan pengadaan maupun pembiayaan dalam anggaran negara atas pemasangan billboard dimaksud," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/2/2022).

Menurut Ali, setelah foto baliho menyebar di media sosial, Tim Inspektorat langsung melakukan pengecekan.

Setelah dicek ke lokasi, kata Ali, baliho bergambar wajah Firli sudah tidak ditemukan.

Diminta hindari kontroversi

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta pimpinan KPK menghindari perbuatan yang dapat menciptakan kontroversi.

Hal ini disampaikan Arsul merespons soal baliho bergambar Firli Bahuri serta lagu mars dan himne KPK yang diciptakan oleh istri Firli.

"Sebagai mitranya KPK, saya menyarankan agar siapa pun pimpinan KPK lebih baik menghindari kontroversi publik atas hal-hal seperti di atas," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memahami jika dua hal tersebut menuai reaksi negatif dari kalangan masyarakat. Sebab, menurut Arsul, pada dasarnya publik tetap menginginkan KPK memiliki standar perilaku yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya.

"Jadi wajar jika hal yang mereka nilai tidak lazim atau tidak pas untuk dilakukan maka ya akan terus dikritisi," ujar dia.

Kendari demikian, Arsul mengembalikan kedua persoalan itu kepada pimpinan KPK atau Dewan Pengawas KPK jika dinilai terdapat pelanggaran etik.

"Sejauh ini Komisi III tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran etik, namun untuk memastikannya ya itu wilayahnya Dewas KPK," kata Arsul.