Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Kembali Pernyataan 7 Anggota KPU Terpilih Saat Seleksi di DPR, Libatkan "Influencer" hingga Dicecar karena Sentil Parpol

Kompas.com - 17/02/2022, 13:40 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

Idham Holik

Sama seperti Yulianto Sudrajat, masalah korban berjatuhan ketika proses penghitungan suara Pemilu menjadi perhatian Idham Holik..

Dia lalu mengusulkan adanya dua panel penghitungan suara di TPS. Pertama Panel A untuk penghitungan suara presiden dan wakil presiden serta DPD. Kedua Panel B untuk penghitungan suara DPR dan DPRD provinsi.

Idham mengaku telah membuat analisis dans strategi mengenai hal ini. Ia mengatakan, penyediaan dua panel tersebut dapat mempersingkat waktu penghitungan suara.

"Proses penghitungan secara simultan. Setelah saya lakukan analisis di atas kertas, ini dapat menyingkat waktu. Nanti tinggal dibagi setiap panel ini terdiri atas tiga anggota KPPS karena di TPS ada tujuh anggota, dan saya yakin dengan dua panel ini dapat mempersingkat masa kerja KPPS di TPS," ucap Idham dalam fit and proper test di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

August Mellaz

Direktur Eksekutif Sindikat Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/5/2016).Ambaranie Nadia K.M Direktur Eksekutif Sindikat Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/5/2016).
August Mellaz banyak dicecar oleh anggota Komisi II DPR ketika mengikuti fit and proper test pada Senin (14/2/2022). Salah satunya karena pernyataan August Mellaz di media massa pada tahun 2013, yang terkesan meremehkan partai politik (parpol).

Pernyataan yang dipersoalkan adalah karena August mengatakan partai politik tidak berkontribusi apa pun untuk daftar pemilih tetap (DPT).

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR, August Mellaz mengaku tak ingat jelas kapan mengeluarkan pernyataan menyentil parpol tersebut ke media massa.

Di sisi lain, sebagai aktivis kepemiluan, dirinya memiliki sikap berbeda seperti yang diberitakan oleh media tersebut ketika merespons catatan kepada partai politik ataupun penyelenggara pemilu.

Justru, kata August, dirinya biasa mengkritik pemilih yang memiliki hak, tetapi tidak masuk dalam DPT. "Merespons catatan apakah kepada partai politik atau kepada penyelenggara pemilu, biasanya tidak begitu catatan-catatan saya," imbuh dia.

Kemudian, ia menjelaskan pengalaman ketika menyusun UU Pemilu sebagai tenaga ahli pemerintah. Dari ceritanya, August mengaku yang mengusulkan tambahan kursi di DPR.

Hal tersebut menurutnya mengartikan tidak ada intensi buruk saat memberikan catatan terhadap peran partai politik.

"Saya menjadi anggota pembentuk UU Nomor 7 (UU Pemilu) sejumlah kontribusi saya berikan waktu itu di Pansus mulai dari penambahan kursi, 15 kursi, menjadi 575," tukas August.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com