Melihat Kembali Pernyataan 7 Anggota KPU Terpilih Saat Seleksi di DPR, Libatkan "Influencer" hingga Dicecar karena Sentil Parpol

Penetapan dilakukan pada Kamis (17/2/2022) berdasarkan musyawarah yang dilakukan Komisi II DPR RI. Tujuh nama itu dipilih dari 14 nama yang masuk sebagai calon anggota KPU.

"Pada akhirnya kita tadi melakukan simulasi berbagai hal berbagai cara, maka kita putuskan kita tetapkan urutan satu sampai 14, di mana 1-7 adalah yang terpilih menjadi calon anggota KPU yang akan dilantik nanti oleh presiden," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam rapat.

Pemilihan anggota KPU periode 2022-2027 digelar usai para calon mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Fit and proper test digelar selama 3 hari yaitu pada 14-16 Februari 2022.

Ketujuh nama tersebut adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dari tujuh nama tersebut, hanya satu petahana yang kembali terpilih, yaitu Hasyim Asy'ari. Sementara itu, Muhammad Afifuddin merupakan anggota Bawaslu periode sebelumnya.

Berikut pernyataan 7 anggota KPU terpilih dalam fit and proper test bersama Komisi II DPR:

Selain itu, adanya ketidakpastian hukum dan proses pemilu yang tidak sesuai dengan kerangka hukum atau prosedur pemilu.

"Seringkali yang muncul problematikanya, di antaranya, adanya ketidakpastian hukum, proses pemilu yang tidak sesuai dengan kerangka hukum atau prosedur pemilu, dan lemahnya penegakan hukum pemilu," ujar Hasyim.

Menurutnya ada tiga hal yang bisa dilakukan KPU untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama menghadirkan kepastian prosedur, kedua bekerja taat prosedur, dan ketiga penguatan kelembagaan.

Hasyim mengatakan, kesamaan pemahaman terhadap kerangka hukum pemilu bagi pemilih dan peserta penting untuk menjamin pemilu berintegritas.

"Kalau kita punya pemahaman yang sama, hal-hal yang potensial menimbulkan problem bisa dibicarakan untuk menemukan titik temu. Dan kalau ada yang tidak puas diselesaikan dengan mekanisme sesuai ketentuan dalam undang-undang, misal ke Bawaslu, DKPP, PTUN, MA, dan MK," kata dia.

Ketiga hal itu adalah yaitu kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pemilu, dan kualitas dan partisipasi pemilih dan peserta pemilu.

Menurut dia, ketiga hal ini dapat mewujudkan kesuksesan Pemilu 2024.

"Kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara, dalam hal membangun komunikasi dan sinergi. Kedua, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan, dalam hal ini juga termasuk dukungan anggaran dan fasilitas dari negara dan masyarakat," ungkap Betty dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Jakarta, Senin (14/2022).

Dalam kesempatan itu, Betty juga memaparkan strategi menghadapi potensi krisis pemilu dan pemilihan 2024.

Beberapa hal yang dia sebutkan, antara lain, percepatan reformasi birokrasi, akselerasi transformasi digital, manajerial big data, dan sinergi multisektor penyelenggaraan pemilu.

Dia berpandangan, hal-hal semacam itu seharusnya dapat dicairkan atau diberikan solusi, mengingat Bawaslu dan KPU sangat penting dalam penyelenggara Pemilu.

"Kami melihat, saya setuju lah dengan ungkapan-ungkapan tadi, ada ketegangan antar KPU-Bawaslu. Ini harus kita landaikan. Sejatinya, ini situasi yang bisa dibuat lebih cair dengan pola-pola komunikasi informal yang harus sering kita lakukan," tutur Afifuddin, Selasa (15/2/2022).

Afifuddin pun yakin ketika terpilih akan mampu mencairkan suasana di KPU-Bawaslu. Hal itu juga akan dikuatkannya dengan kontribusi yang telah dilakukan saat berada di Bawaslu.

"Tentu dari sisi keinginan, kita ingin berkontribusi untuk Pemilu kita lebih baik, dengan bergabung di teman-teman KPU bermodalkan pengalaman pengawasan pemilu dan juga pengalaman di masyarakat sipil," sebutnya.

Pasalnya, saat menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi II, Parsadaan sempat mengeluhkan tulisannya sendiri yang tidak dapat dibaca.

"Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ternyata tulisan saya sendiri pun agak susah dibaca begitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang kelewatan mohon diingatkan, Bapak Ibu," kata Parsadaan, Selasa.

"Tulisan saya, saya pun enggak bisa baca, Pak. Kayak tulisan dokter," sambungnya.

Sontak pernyataan Parsadaan menuai tawa para anggota Komisi II DPR.

Nama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu itu juga menjadi salah satu calon yang sejak awal cukup banyak didukung anggota Komisi II DPR.

Sepak terjang Parsadaan dalam penyelenggaraan Pemilu di daerah menjadi salah satu alasan Parsadaan mendapat dukungan. Selain di Bawaslu daerah, Parsadaan juga pernah menjadi anggota KPU Bengkullu.

Ia lalu menawarkan salah satu solusi untuk mengantisipasinya.

Jika terpilih, Yulianto menginginkan ada kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk menjaring para mahasiswa untuk mau menjadi petugas KPPS.

"Kami bekerja sama dengan kampus melalui Kementerian Pendidikan itu agar nanti di saat saat tertentu, bisa mengirimkan mahasiswanya, muda-muda untuk jadi petugas KPPS," kata Yulianto, Selasa (15/2/2022) malam.

Ketua KPU Jawa Tengah itu melanjutkan, program itu akan menjadi bagian dari upaya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik ke depannya salah satunya petugas KPPS diisi oleh orang-orang muda dan sehat untuk siap bertugas di TPS.

Lebih lanjut, Yulianto juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memeriksa kesehatan calon KPPS sebelum bertugas.

"Ke depan betul-betul kami akan bekerja sama dengan Kemenkes untuk di dalam proses syarat kesehatan tersebut. Karena syarat kesehatan tentu harus ada pemeriksaan, namun pemeriksaan ini kan mahal. Maka tampaknya harus ada MOU bersama dengan Kemenkes agar menggratiskan khusus bagi penyelenggara pemilu," paparnya.

Tak hanya itu, Yulianto pun berencana melakukan kegiatan sosialiasi pemilu kepada pemilih menggunakan meme hingga komik kepemiluan.

Yulianto mengatakan, berbagai konten sosialiasi ini dapat disebarluaskan dengan melibatkan influencer baik perseorangan maupun lembaga.

"Kegiatan sosialiasi kepemiluan dapat berupa pembuatan video animasi, games kepemiluan berbasis android atau IOS, desain yang kekinian, komik kepemiluan, meme dan video tutorial mengenai pelaksanaan tahapan. Konten sosialiasi ini dapat disebarluaskan melalui influencer dan jaringan internal KPU," terang dia.

Menurut Yulianto, sosialiasi pemilu berbasis digital merupakan solusi yang sangat sesuai dengan realitas masyarakat saat ini.

Sama seperti Yulianto Sudrajat, masalah korban berjatuhan ketika proses penghitungan suara Pemilu menjadi perhatian Idham Holik..

Dia lalu mengusulkan adanya dua panel penghitungan suara di TPS. Pertama Panel A untuk penghitungan suara presiden dan wakil presiden serta DPD. Kedua Panel B untuk penghitungan suara DPR dan DPRD provinsi.

Idham mengaku telah membuat analisis dans strategi mengenai hal ini. Ia mengatakan, penyediaan dua panel tersebut dapat mempersingkat waktu penghitungan suara.

"Proses penghitungan secara simultan. Setelah saya lakukan analisis di atas kertas, ini dapat menyingkat waktu. Nanti tinggal dibagi setiap panel ini terdiri atas tiga anggota KPPS karena di TPS ada tujuh anggota, dan saya yakin dengan dua panel ini dapat mempersingkat masa kerja KPPS di TPS," ucap Idham dalam fit and proper test di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

Pernyataan yang dipersoalkan adalah karena August mengatakan partai politik tidak berkontribusi apa pun untuk daftar pemilih tetap (DPT).

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR, August Mellaz mengaku tak ingat jelas kapan mengeluarkan pernyataan menyentil parpol tersebut ke media massa.

Di sisi lain, sebagai aktivis kepemiluan, dirinya memiliki sikap berbeda seperti yang diberitakan oleh media tersebut ketika merespons catatan kepada partai politik ataupun penyelenggara pemilu.

Justru, kata August, dirinya biasa mengkritik pemilih yang memiliki hak, tetapi tidak masuk dalam DPT. "Merespons catatan apakah kepada partai politik atau kepada penyelenggara pemilu, biasanya tidak begitu catatan-catatan saya," imbuh dia.

Kemudian, ia menjelaskan pengalaman ketika menyusun UU Pemilu sebagai tenaga ahli pemerintah. Dari ceritanya, August mengaku yang mengusulkan tambahan kursi di DPR.

Hal tersebut menurutnya mengartikan tidak ada intensi buruk saat memberikan catatan terhadap peran partai politik.

"Saya menjadi anggota pembentuk UU Nomor 7 (UU Pemilu) sejumlah kontribusi saya berikan waktu itu di Pansus mulai dari penambahan kursi, 15 kursi, menjadi 575," tukas August.