Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Drama" Puan Maharani Vs Ganjar Pranowo, Siapa Lebih Diuntungkan?

Kompas.com - 16/02/2022, 13:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rivalitas dua kader PDI-P, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, menuju Pilpres 2024 kian menguat.

Eskalasi suhu politik di antara keduanya semakin kentara, terlihat dari sindiran-sindiran Puan ke Ganjar.

Terbaru, Puan mengungkapkan kekesalannya karena ada gubernur yang tidak menyambut saat dia turun ke daerah. Puan mengaku heran kenapa ada gubernur yang tak menyambutnya, padahal ia seorang ketua DPR.

Baca juga: Sindiran Puan Maharani, Jawaban Ganjar Pranowo, dan Rivalitas Menuju Pilpres 2024

"Begitu saya datang, enggak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak enggak semangat gitu. Padahal harusnya jadi kebanggaan loh, ada kebangaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," kata Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Manado, Rabu (9/2/2022),

Puan tidak menyebut nama gubernur yang dimaksud. Namun, ia membandingkan sikap gubernur itu dengan sikap kader-kader PDI-P di Sulawesi Utara yang menyambutnya.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujarnya.

Merespons hal ini, mantan Wali Kota Solo sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkap bahwa sosok gubernur yang disindir oleh Puan adalah Ganjar Pranowo.

Karena jika pernyataan Puan itu ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur yang dimaksud adalah Ganjar.

Puan merupakan Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

"Kalau daerahnya (pemilihan) Mbak Puan Dapil V, ya Gubernur Pak Ganjar, apa Khofifah ya tidak mungkinlah," kata Rudy dihubungi wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Puan, Airlangga, dan Muhaimin di Jabar Tak Sampai 1 Persen

Sementara, dengan santai Ganjar menyatakan, akan jadi orang terdepan untuk menyambut Puan jika nanti Ketua DPP PDI-P itu berkunjung ke Jateng.

"Siap nanti kalau (Puan Maharani) ke Jawa Tengah, saya sambut paling depan," kata Ganjar yang lantas tertawa, Minggu (13/2/2022), seperti ditayangkan Kompas TV.

Nama Puan dan Ganjar pun banyak diperbincangkan pasca-peristiwa ini. Lantas, siapa yang lebih diuntungkan?

Ganjar untung?

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, konflik itu lebih menguntungkan Ganjar ketimbang Puan.

Apalagi, bukan sekali ini saja Ganjar disinggung oleh Puan. Sebelumnya, pada Mei 2021, Gubernur Jawa Tengah itu tak diundang dalam rangkaian acara ulang tahun PDI-P di Semarang yang dihadiri oleh Puan.

Baca juga: Elektabilitas Tinggi, Mungkinkah Ridwan Kamil, Anies, dan Ganjar Diusung Partai Jadi Capres?

Dalam acara yang tak mengikutsertakan Ganjar itu, Puan juga menyinggung sosok pemimpin yang hanya tampil di media sosial yang menurutnya tak layak jadi capres.

Rangkaian peristiwa itu, menurut Adi, terkesan menyudutkan Ganjar. Namun, ada kesan pula bahwa PDI-P sengaja menjadikan Ganjar sebagai "anak tiri".

"Persepsi publik, Ganjar tetap selalu mendapatkan respons positif karena selalu dianaktirikan, dicari-cari kesalahannya, bahkan diharamkan mimpinya untuk jadi presiden. Padahal orang masuk partai itu ya ingin jadi presiden siapa pun," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2022).

Sebaliknya, akibat pernyataannya, Puan malah banjir kritik. Kekesalan Puan karena tak disambut oleh gubernur membuatnya dianggap elitis, bahkan feodal.

Sebab, tak ada peraturan tertulis yang menyatakan bahwa gubernur harus menyambut ketua DPR jika ada kunjungan ke daerah.

"Bagi saya, Puan selalu blunder," kata Adi.

Baca juga: Politisi Senior PDI-P Anggap Pernyataan Puan Tak Disambut Gubernur Bukan Sasar Ganjar

Meski demikian, menurut Adi, baik Puan maupun Ganjar sama-sama diuntungkan akibat peristiwa ini. Nama keduanya menjadi melambung lagi.

Bedanya, Ganjar semakin dikenal dengan respons positif, sementara Puan sebaliknya.

"Ganjar mendapatkan insentif yang positif justru dari orang lain selalu dikritik, selalu dimarjinalkan, selalu dicari-cari kesalahannya," kata Adi.

"Kalau Puan sebaliknya, responsnya kurang baik, bahkan di-bully," lanjut dia.

Tiket PDI-P untuk siapa?

Melihat hal ini, Adi menduga bahwa PDI-P sengaja membiarkan Puan dan Ganjar melakukan kerja-kerja politik. Ini ditengarai untuk mendongkrak elektabilitas keduanya.

Namun demikian, Adi memprediksi, pada akhirnya PDI-P akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Sebab, hingga saat ini elektabilitas Ganjar jauh mengungguli Puan.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Unggul di Jawa Barat

Menurut survei berbagai lembaga, elektabilitas Ganjar tembus di angka 20 persen. Sedangkan Puan umumnya di bawah 5 persen.

Oleh karenanya, besar risiko bagi PDI-P jika akhirnya nekat mengusung Puan sebagai calon presiden.

"Saya membaca jelang pendaftaran KPU kalau memang (elektabilitas) Puan nggak signifikan, Ganjar terus mendapatkan respons positif dari publik, kok rasa-rasanya PDI-P itu akan memilih Ganjar untuk diusung sebagai kandidat capres," kata Adi.

"Perjudian yang cukup berisiko tentunya bagi PDI-P mengusung calon seperti Puan yang elektabilitasnya nggak kuat, dia nggak punya pasar politik. Maka pilihan realistisnya tentu adalah Ganjar Pranowo," lanjut dia.

Baca juga: Nasdem Pertimbangkan Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil untuk Diusung jadi Capres

Lain halnya jika dalam 1-2 tahun ke depan elektabilitas Puan melejit menembus angka 10 persen. Maka, hal ini bisa menjadi pertimbangan PDI-P untuk menjagokan Puan.

Namun, melihat upaya Puan mendongkrak elektabilitas melalui baliho, pembagian sembako, dan lainnya dalam 1,5 tahun terakhir, Adi pesmistis elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu akan meningkat signifikan.

"Ini sudah hampir 1,5 tahun (Puan) sudah 'perang darat' dan 'perang udara' sudah maksimal, tapi kok nggak dapet respons positif. Beda dengan Ganjar yang elektabilitasnya terus naik perlahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com