Drama Pengusiran Kembali Terjadi di DPR, Kali Ini 'Korbannya' Dirut Krakatau Steel

Kompas.com - 15/02/2022, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama pengusiran pejabat eksekutif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali terjadi pada Senin (14/2/2022).

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim diminta keluar dari rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier.

 Sebelumnnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat diusir dari rapat Komisi VIII DPR dan Komnas Perempuan diusir dari rapat Komisi III DPR.

Berikut ini rangkuman peristiwa pengusiran oleh DPR yang terjadi selama 2022.

1. Dirut Krakatau Steel diusir gara-gara menjawab anggota dewan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyimak penjelasan dari Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim (kanan) saat meninjau pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium.SETPRES/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyimak penjelasan dari Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim (kanan) saat meninjau pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium.
Pengusiran terhadap Silmy bermula ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi selaku pemimpin rapat mengomentari paparan Silmy soal proyek blast furnace atau pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi.

Bambang mengaku bingung lantaran pabrik untuk blast furnace dihentikan, tetapi di sisi lain ada keinginan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Bambang sempat melontarkan kalimat 'maling teriak maling', tetapi pernyataan Bambang itu tiba-tiba dipotong oleh Silmy dengan nada seolah tidak terima dengan pernyataan Bambang.

"Yang saya unik ini, bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak maling, gitu lho. Jangan kita ikut bermain pura-puran enggak ikut bermain," kata Bambang.

Baca juga: Sosok Dirut Krakatau Steel Silmy Karim yang Diusir DPR

"Maksudnya maling bagaimana, Pak?" kata Silmy menyela pernyataan Bambang.

Bambang pun menjelaskan apa yang ia maksud, bahwa di satu sisi ada semangat untuk memperkuat industri, tetapi di satu sisi industri tersebut malah dihentikan.

Bambang kembali berbicara dan menyinggung sebuah kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya yang melibatkan salah satu anggota Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), organisasi yang dipimpin Silmy.

"Di sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan ketua IISIA," ujar Silmy menjawab perkataan Bambang.

Dua kali perkataannya disela oleh Silmy, dengan nada tinggi Bambang langsung mengusir Silmy keluar dari rapat karena dinilai tidak menghargai Komisi VII DPR dan jalannya rapat.

"Hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan, kok kayaknya Anda enggak pernah menghargai Komisi. Kalau sekiranya Anda enggak bisa ngomong di sini, Anda keluar," kata Bambang sambil menunjuk pintu keluar.

"Baik, kalau memang harus keluar kita keluar," ujar Silmy.

Baca juga: Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat, Anggota DPR: Dia Sudah Nantangin

Di tengah suasana yang mendadak tegang itu, sejumlah anggota Komisi VII meminta agar Silmy keluar dari ruangan karena dinilai telah bertindak kebablasan.

"Untuk menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin gitu ya keluar saja," ujar salah satu anggota Komisi VII.

"Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja, ini sudah menantang ruang ini, ruangan ini yang ditantang sama dia," kata anggota lain.

Mendengar itu, Silmy sempat berupaya meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menantang Komisi VII DPR, tetapi para anggota Dewan tetap memintanya untuk keluar.

"Anda sudah menjawab bahwa Anda pengin keluar, silakan keluar," kata Bambang dengan nada tegas.

2. Sekjen Kemensos diusir karena Komunikasi tak pantas

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2022).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
'Drama' pengusiran terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dalam rapat antara Kemensos dan Komisi VIII DPR dengan agenda membahas anggaran Kemensos, Rabu (19/1/2022).

Suasana rapat panas dengan banyaknya interupsi yang disampaikan anggota Komisi VIII hingga meminta Harry untuk keluar dari ruangan.

Komisi VIII DPR mempersoalkan komunikasi Harry ke Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang dinilai tidak pantas.

Ace mengungkapkan, ia sempat dianggap sinis oleh Harry terkait kunjungan kerja Risma tanpa memberi kabar kepada anggota Komisi VIII dari daerah pemmilihan setempat.

"Saya terus terang saja, ketika Ibu ke dapil saya, lalu enggak memberitahu kami, padahal kesepakatan kita bersama bahwa setiap kali Ibu Menteri ke dapil setidaknya diberitahu dan itu yang ngatur adalah Sekjen," kata Ace.

"Sekjen memang waktu itu telah minta maaf, tapi setelah itu nyerocos Bu, bilang apa yang saya lakukan itu sinis, bahwa saya diundang oleh Kementerian Sosial enggak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu?" ujar Ace melanjutkan.

Baca juga: Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Politikus Partai Golkar tersebut mengaku tidak mempersoalkan masalah itu secara pribadi, tetapi koleganya di Komisi VIII mendorongnya untuk berbicara soal masalah itu.

Menurut Ace, permintaan agar anggota Komisi VIII DPR diberi tahu saat Risma berkunjung ke daerah pemilihan merupakan bentuk pengawasan, bukan sinis.

"Mohon ibu jangan menganggap kami ingin dihargai, tidak. Kita menjalankan fungsi kita masing-masing dan jangan anggap apa yang kita lakukan sebagai bentuk buruk sangka. Kalau sikap parlemen atau anggota DPR dianggap buruk sangka atau sinis, buat apa ada pengawasan?" kata Ace.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto pun meminta Harry untuk meninggalkan lokasi rapat demi menyelesaikan perdebatan tersebut dan memulai pembahasan agenda yang dijadwalkan.

Sebelum meninggalkan lokasi rapat, Harry pun menyampaikan permohonan maaf kepada Ace atas perbuatannya.

"Secara pribadi, saya sangat menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan, terhadap apa yang sudah saya komunikasikan dengan Pak Ace sebagai Wakil Pimpinan Komisi VIII," kata Harry.

Baca juga: Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

Harry juga memohon maaf kepada Risma karena dirinya justru membebani Risma dengan kesalahan yang ia buat.

Dia berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik apabila masih diberi kesempatan oleh Risma.

"Saya akan berusaha keras untuk betul-betul melaksanakan tugas yang Ibu sampaikan, menjadi mediator antara pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII dengan apa yang akan dilakukan dalam konteks tugas-tugas sebagai Menteri Sosial," ujar Harry.

Setelah itu, Harry pun beranjak meninggalkan lokasi rapat. Sebelum keluar ruangan, ia sempat bersalaman dengan Ace, Yandri, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka yang berada di meja pimpinan.

3. Komnas Perempuan Diusir karena Terlambat

Tangkapan layar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa dalam rapat Komisi III dengan Ketua Komnas HAM, Kamis (13/1/2022).YouTube Komisi III DPR RI Tangkapan layar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa dalam rapat Komisi III dengan Ketua Komnas HAM, Kamis (13/1/2022).
Pengusiran terhadap Komnas Perempuan terjadi pada Kamis (13/1/2022) dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas Perempuan diusir karena Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa menilai Komnas Perempuan terlambat datang ke rapat antara Komisi III dan Komnas HAM.

Setelah rapat berlangsung selama lebih kurang 20 menit, Desmond tiba-tiba melirik ke arah jajaran Komnas Perempuan yang baru tiba di ruang komisi dan meminta mereka untuk keluar.

"Maaf ya, Komnas Perempuan. Silakan keluar ya. Kita rapat jam 10.00 WIB. Silakan keluar, Anda tidak menghormati kuorum," kata politikus Partai Gerindra itu.

"Karena Anda telat, silakan di luar dulu," tambahnya.

Desmond juga menyebut bahwa jajaran Komnas Perempuan tidak memiliki etika karena datang tidak tepat waktu.

Baca juga: Silang Pendapat Pimpinan-Anggota Komisi III Usai Komnas Perempuan Diusir dari Ruang Rapat

"Langsung duduk, enggak ada etikanya. Harusnya izin dulu, silakan keluar," ucap Desmond disertai gerakan tangan yang mempersilakan Komnas Perempuan untuk keluar dari ruang rapat.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani sempat menyampaikan alasan mengapa terlambat datang rapat tetapi tidak digubris oleh Desmond yang tetap meminta mereka keluar.

"Saya persilakan Anda keluar," tegas Desmond.

"Saya akan keluar. Terima kasih," balas Andy.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari sempat meminta Deesmond untuk kembali memperbolehkan Komnas Perempuan mengikuti rapat karena rapat juga membahas soal anggaran Komnas Perempuan.

Desmond pun menjelaskan, Komnas Perempuan sejatinya tidak disebut dalam undangan rapat, mereka hanya perlu hadir karena merupakan satu badan dengan Komnas HAM.

"Sebenarnya, Pak Taufik. Komnas Perempuan itu dalam agenda kita, yang kita undang, tidak ada. Cuma, satu badan sama Komnas HAM. Rapat kita jam 10, mereka datang hampir jam 11," kata Desmond.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Komnas Perempuan menjelaskan bahwa mereka baru mendapat undangan rapat sehari sebelumnya, yang secara fisik dapat diikuti dua orang.

Mengingat pentingnya rapat tersebut, Komnas Perempuan kemudian berupaya mengikuti secara daring sebelum tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca juga: Diusir karena Terlambat Datang Rapat DPR, Komnas Perempuan Sebut Ada Persoalan Komunikasi

Pukul 10.17 WIB, Komnas Perempuan sudah tiba di Gedung DPR. Waktu kedatangan Komnas Perempuan itu juga bersamaan dengan dimulainya rapat.

Sekitar pukul 10.25 WIB, Komnas Perempuan memasuki ruang Komisi III ketika rapat sudah dimulai.

Namun, menurut Komnas Perempuan, Desmond selaku ketua rapat tidak mendapat informasi soal keterlambatan mereka sehingga mengusir Komnas Perempuan dari ruang rapat.

Kendati demikian, Komnas Perempuan menyatakan persoalan itu sudah selesai dengan memberi penjelasan ke Desmond saat jeda makan siang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Naik 'Private Jet' ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Anies Naik "Private Jet" ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Nasional
Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.