Syarat dan Kriteria Klaim JKP untuk Pekerja dan Buruh yang di-PHK

Kemudian dalam Pasal 22 dijelaskan jika besaran upah yang dilaporkan perusahaan tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat uang tunai kepada pekerja/buruh yang di-PHK, maka perusahaan wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja/buruh sekaligus.

Selain uang tunai, pekerja/buruh yang terkena PHK akan mendapat akses informasi pasar kerja lewat layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Sementara itu manfaat pelatihan kerja kepada pekerja/buruh yang di-PHK diberikan dengan berbasis kompetensi, bisa secara daring atapun luring.

"Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan," terang Pasal 31.

Baca juga: Pemerintah Harus Berikan JKP jika Pekerja Kena PHK Tanpa Pesangon Penuh

Maksimal 3 kali dapatkan JKP

Sesuai Pasal 35, hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak tiga kali selama masa usia kerja.

Ketentuannya adalah:

• manfaat JKP pertama, diajukan oleh Peserta paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan  kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
• manfaat JKP kedua, diajukan oleh Peserta paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama; dan
• manfaat JKP ketiga, diajukan oleh Peserta paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.

Baca juga: Menilik Permenaker No 2 Tahun 2022 yang Buat JHT Tidak Bisa Cair Sebelum 56 Tahun

Sesuai Pasal 40 PP Nomor 37 tahun 2021, hak atas manfaat JKP akan hilang apabila pekerja/buruh tidak mengajukan permohonan klaim selama tiga bulan sejak terjadinya PHK.

Selain itu, pekerja/buruh yang di-PHK tidak bisa memperoleh manfaat JKP apabila telah mendapatkan pekerjaan baru, atau meninggal dunia.