Kompas.com - 14/02/2022, 19:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Petahana Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap sejumlah keberhasilan jajaran KPU periode saat ini.

Hal tersebut disampaikan Dewa pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU Periode 2022-2027 di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

Salah satu kesuksesan KPU yang diungkapkannya adalah soal memasukkan protokol kesehatan (prokes) ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di masa pandemi Covid-19. Aturan prokes itu diklaim membuat Pilkada 2020 tak menjadi klaster Covid-19.

"Salah satu implikasi positif dari PKPU ini, kita bisa lihat bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang tentu kami sangat apresiasi semua pihak, ternyata tidak melahirkan klaster baru Covid-19," kata Dewa dalam fit and proper test yang dipantau secara daring, Senin.

Dewa menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, KPU memang diberikan tugas wewenang dan kewajiban untuk membentuk PKPU.

Baca juga: Fit and Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar soal Tragedi 2019 Banyak Petugas Meninggal Dunia

Selama menjabat Komisioner, Dewa menilai masih banyak hal yang dapat dilakukan KPU untuk menjawab situasi dan kondisi bangsa saat ini terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020, ia mengingat betul bagaimana proses masuknya ketentuan tersebut dalam PKPU.

Menurut cerita dia, saat itu KPU banyak menerima masukan dari elemen masyarakat terhadap adanya kerumunan dalam proses pendaftaran Pilkada 2020.

"Kami berterima kasih kepada para pihak termasuk pimpinan DPR, dan Komisi II. Ternyata, setelah ada masukan masyarakat tentang terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Kemudian dilakukan evaluasi dengan segenap stakeholder, lalu KPU melakukan perubahan untuk mengadopsi protokol kesehatan di dalam PKPU," jelasnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Ini Akan Komunikasi dengan DPR dalam Setiap Penyusunan PKPU

Lebih lanjut, Dewa juga mengatakan bahwa proses mengakomodasi protokol kesehatan dalam PKPU juga tak membutuhkan waktu yang lama.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, Dewa mengaku bahwa KPU memang belum menetapkan PKPU.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa hal tersebut sedang dalam proses dibentuk oleh KPU.

"Upaya terakhir, KPU (periode ini) telah mempersiapkan rancangan PKPU tentang bagaimana pembentukan PKPU dan keputusan KPU. Ini akan menjadi acuan dan payung hukum bagi KPU ke depan di dalam melakukan upaya-upaya dengan tetap mengacu pada UU yang ada," ungkapnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Hasyim Asyari: Ketidakpastian Hukum Masalah yang Sering Muncul dalam Pemilu

Di sisi lain, ia juga memastikan jika terpilih nanti, pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menjadi perhatian utama.

Menurut dia, KPU perlu melakukan perencanaan yang lebih matang disertai koordinasi antar stakeholder penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Sehingga jika terjadi sesuatu atau situasi yang kita tidak inginkan, maka bisa dilakukan tindakan secara lebih cepat sesuai kebutuhannya," tutur dia.

Ia juga meyakini bahwa KPU telah memiliki pengalaman menggelar Pemilu di masa pandemi, berkaca pada Pilkada 2020.

Namun, keberhasilan Pilkada 2020 juga ditegaskan tidak membuat KPU jumawa. KPU ditegaskan tetap menerima masukan dan mencatat apa saja kekurangan dari Pilkada 2020, mengingat kemungkinan Pemilu 2024 masih dihantui pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
UU yang Mengatur Koperasi

UU yang Mengatur Koperasi

Nasional
Aturan tentang CSR di Indonesia

Aturan tentang CSR di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.