Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Anggota KPU Petahana Ungkap Keberhasilan Pilkada 2020 Tak Lahirkan Klaster Covid-19

Kompas.com - 14/02/2022, 19:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Petahana Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap sejumlah keberhasilan jajaran KPU periode saat ini.

Hal tersebut disampaikan Dewa pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU Periode 2022-2027 di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

Salah satu kesuksesan KPU yang diungkapkannya adalah soal memasukkan protokol kesehatan (prokes) ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di masa pandemi Covid-19. Aturan prokes itu diklaim membuat Pilkada 2020 tak menjadi klaster Covid-19.

"Salah satu implikasi positif dari PKPU ini, kita bisa lihat bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang tentu kami sangat apresiasi semua pihak, ternyata tidak melahirkan klaster baru Covid-19," kata Dewa dalam fit and proper test yang dipantau secara daring, Senin.

Dewa menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, KPU memang diberikan tugas wewenang dan kewajiban untuk membentuk PKPU.

Baca juga: Fit and Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar soal Tragedi 2019 Banyak Petugas Meninggal Dunia

Selama menjabat Komisioner, Dewa menilai masih banyak hal yang dapat dilakukan KPU untuk menjawab situasi dan kondisi bangsa saat ini terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020, ia mengingat betul bagaimana proses masuknya ketentuan tersebut dalam PKPU.

Menurut cerita dia, saat itu KPU banyak menerima masukan dari elemen masyarakat terhadap adanya kerumunan dalam proses pendaftaran Pilkada 2020.

"Kami berterima kasih kepada para pihak termasuk pimpinan DPR, dan Komisi II. Ternyata, setelah ada masukan masyarakat tentang terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Kemudian dilakukan evaluasi dengan segenap stakeholder, lalu KPU melakukan perubahan untuk mengadopsi protokol kesehatan di dalam PKPU," jelasnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Ini Akan Komunikasi dengan DPR dalam Setiap Penyusunan PKPU

Lebih lanjut, Dewa juga mengatakan bahwa proses mengakomodasi protokol kesehatan dalam PKPU juga tak membutuhkan waktu yang lama.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, Dewa mengaku bahwa KPU memang belum menetapkan PKPU.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa hal tersebut sedang dalam proses dibentuk oleh KPU.

"Upaya terakhir, KPU (periode ini) telah mempersiapkan rancangan PKPU tentang bagaimana pembentukan PKPU dan keputusan KPU. Ini akan menjadi acuan dan payung hukum bagi KPU ke depan di dalam melakukan upaya-upaya dengan tetap mengacu pada UU yang ada," ungkapnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Hasyim Asyari: Ketidakpastian Hukum Masalah yang Sering Muncul dalam Pemilu

Di sisi lain, ia juga memastikan jika terpilih nanti, pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menjadi perhatian utama.

Menurut dia, KPU perlu melakukan perencanaan yang lebih matang disertai koordinasi antar stakeholder penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Sehingga jika terjadi sesuatu atau situasi yang kita tidak inginkan, maka bisa dilakukan tindakan secara lebih cepat sesuai kebutuhannya," tutur dia.

Ia juga meyakini bahwa KPU telah memiliki pengalaman menggelar Pemilu di masa pandemi, berkaca pada Pilkada 2020.

Namun, keberhasilan Pilkada 2020 juga ditegaskan tidak membuat KPU jumawa. KPU ditegaskan tetap menerima masukan dan mencatat apa saja kekurangan dari Pilkada 2020, mengingat kemungkinan Pemilu 2024 masih dihantui pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com