Calon Anggota KPU Sarankan Pertemuan Skala Nasional Dikurangi untuk Siasati Anggaran yang Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Dahlia, menyarankan agar pertemuan skala nasional yang digelar KPU dikurangi jumlahnya. Hal itu perlu dilakukan mengingat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk KPU terbatas karena masih adanya pandemi Covid-19.

"Saya kira KPU harus mengurangi jumlah pertemuan-pertemuan skala nasional. Karena pertemuan itu besar sekali biayanya," kata Dahlia saat fit and proper test calon anggota KPU di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Calon Anggota KPU Hasyim Asyari: Ketidakpastian Hukum Masalah yang Sering Muncul dalam Pemilu

Dahlia mengutarakan, biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan skala nasional itu sangat besar. Satu orang yang mengikuti pertemuan, misalnya dapat menghabiskan Rp 5 juta sekali perjalanan.

"Katakanlah ada 500 kali 5 orang anggota KPU Kabupaten/Kota. Kalau dalam satu perjalanan mereka menghabiskan satu orang Rp 5 juta. Berapa miliar sebenarnya yang bisa diefisiensikan?" ujar dia.

Karena itu, ia menyarankan rapat kerja yang berskala nasional cukup mengundang KPU setingkat provinsi. KPU Kabupaten/Kota akan lakukan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan di KPU provinsi masing-masing.

"Jadi tidak perlu lagi ada bimtek-bimtek skala nasional yang mengundang KPU sampai tingkat kabupaten kota ke Jakarta, misalnya," kata dia.

Jika hal tersebut diterapkan, anggaran yang ada bisa diperuntukkan bagi kenaikan honor para petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Dahlia menilai kerja para KPPS sangat berat dan butuh honor yang lebih besar.

"Daripada biaya besar itu kemudian habis untuk rakor, lebih baik dimaksimalkan untuk petugas KPPS. Karena beban kerja mereka sangat besar," ujar dia.

Dahlia mengemukakan hal itu untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. Guspardi bertanya bagaimana cara calon anggota KPU, jika terpilih kelak, untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dengan anggaran terbatas karena pandemi.

"KPU mengajukan anggaran Rp 13 triliun, tapi yang diakomodir Menkeu enggak sampai 20 persen. Yang ingin saya sampaikan adalah keterbatasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada terhadap masalah finansial yang sangat-sangat terbatas. Bagaimana, apa kita bisa dalam kondisi itu, Pemilu 2024 dengan keserentakan dan permasalahannya?" tanya Guspardi.