Gandeng Kemenlu, KPK Bekali Kompetensi Pegawai Siapkan Perhelatan G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Pelatihan Conference Officer G20 Anti-Corruption Working Group 2022.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu langkah persiapan KPK selaku focalpoint isu antikorupsi yang akan memimpin pelaksanaan forum G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

"Terpilihnya Indonesia untuk memegang estafet keketuaan atau presidensi G20 tahun 2022 menjadi kesempatan yang baik untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah global," ujar Ipi, melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

"Terlebih, Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara dalam forum yang beranggotakan negara-negara pemain kunci ekonomi global ini," ucap dia.

Baca juga: Esok, Mendikbud Umumkan Agenda G20 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Ipi menuturkan, dalam beberapa pertemuan G20 sebelumnya, Indonesia tidak hanya menyampaikan pencapaian serta kepentingan domestik.

Namun, ujar dia, Indonesia juga membawa kepentingan dan masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, salah satunya isu korupsi.

"Korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku maupun aliran dananya," kata Ipi.

Baca juga: Sukseskan G20 Bali, Task Force ESC B20 Gelar Diskusi Konsultatif

Juru Bicara KPK ini berpendapat, korupsi juga terbukti memberikan pengaruh dan dampak terhadap ekonomi global.

Oleh sebab itu, forum G20 penting memberikan perhatiannya untuk menghasilkan sebuah guideline guna menyelesaikan berbagai tantangan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pertumbuhan perekonomian global.

Adapun KPK selaku focalpoint Indonesia untuk G20 ACWG telah mengikuti forum ACWG mulai pada pertemuan pertama tahun 2011. Bahkan, Indonesia menjadi co-chair (pemegang keketuaan bersama) dengan Perancis selaku Chair G20 pada tahun 2011.

"Sejak saat itu, KPK aktif memberi masukan terhadap proses negosiasi berbagai dokumen kesepakatan yang dihasilkan pada G20 ACWG," papar Ipi.

"KPK juga mendorong standar dan kesepakatan G20 untuk diimplementasikan di domestik, dengan tujuan mengefektifkan kerja pemberantasan korupsi," tutur dia.

Baca juga: G20 Dorong Penguatan Basis Data UMKM

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menilai, Forum G20 ACWG sangat penting dan memiliki skala yang besar baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, forum ini bisa memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perbaikan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada skala nasional maupun global.

"Oleh karenanya KPK harus segera bergegas dan mempersiapkan kebutuhan teknis maupun substansialnya secara matang,” kata Wawan.

Baca juga: Tinjau Pameran UMKM di Bandung, Gus Muhaimin Cicipi Kopi Cokelat yang Bakal Jadi Oleh-oleh Resmi G20

Pembekalan kompetensi yang digelar selama 3 hari pada 7 sampai dengan 9 Februari 2022 tersebut diikuti oleh 35 peserta secara hybrid. Peserta berasal dari berbagai unit di KPK yang nantinya ditugaskan dalam kepanitiaan penyelenggaraan forum G20 ACWG.

Forum G20 menjadi agenda penting nasional yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, KPK mengundang para narasumber dari lintas institusi untuk berbagi pengalaman dan kompetensinya dalam penyelenggaran kegiatan tersebut.

Sebagai langkah serius untuk mendukung Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, KPK sebelumnya juga telah membentuk tim kerja khusus melalui Surat Keputusan Pimpinan Nomor 71 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Persiapan dan Pelaksanaan Presidensi Indonesia pada G20 Anti-Corruption Working Group tahun 2022.

Tim bertugas melakukan persiapan substansi, administrasi, logistik, maupun teknis lainnya guna mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan G20 ACWG tersebut.