Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Kompas.com - 24/01/2022, 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini angka reproduksi efektif (RT) Covid-19 di Jawa-Bali mengalami peningkatan.

Hal ini menurutnya membuat pemerintah waspada.

"Pemerintah tetap waspada terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan Bali sudah lebih dari 1," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM pada Senin (24/1/2022).

Sejalan dengan perkembangan itu, pemerintah saat ini pun terus mewaspadai tren positivity rate Covid-1 yang terus meningkat.

Menurutnya, meskipun secara keseluruhan positivity rate PCR dan antigen masih di bawah standar WHO 5 persen, tetapi positivity rate PCR terus naik.

"Sudah mencapai hampir 9 persen," ungkap Luhut.

Baca juga: SMAN 6 Jakarta Kembali Hentikan PTM Sementara akibat Temuan Kasus Covid-19

Luhut melanjutkan, dalam sepekan terakhir kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, kata Luhut, kasus di Jawa-Bali mendominasi kasus harian yang naik.

"Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek," tegas Luhut.

Kemudian, data pemerintah juga mengidentifikasi kasus yang disebabkan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sudah berada di bawah 10 persen dari total kasus nasional.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.