Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 24/01/2022, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprediksi kasus varian Omicron Covid-19 akan meningkat beberapa waktu ke depan. Meski begitu, Pemerintah masih tetap akan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) siswa di sekolah.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat berkaca dari trayektori kasus di Afrika Selatan.

"Pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trayektori Afrika Selatan," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM secara virtual pada Senin (24/1/2022).

Baca juga: Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pemerintah memperkirakan tingkat vaksinasi di Indonesia yang tinggi dibandingkan Afrika Selatan menjadi faktor pembeda kedua negara.

Meski memprediksi kasus Covid-19 akan terus meningkat, Luhut menyebut pembelajaran tatap muka masih akan terus dijalankan. Evaluasi mengenai PTM akan dilakukan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa.

"Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ucap Luhut.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini pun menegaskan, Pemerintah masih dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron. Luhut juga mengatakan peningkatan kasus Omicron yang terjadi saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kasus puncak varian Delta.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Belum Terpikir Berlakukan PPKM Darurat atau Lockdown

Hanya saja, Pemerintah terus mewaspadai tren positivity rate yang mulai meningkat. Apalagi, menurut Luhut, angka reproduksi efektif (Rt) juga juga mengalami peningkatan seperti di Pulau Jawa yang sudah mencapai angka 1 dan Bali lebih dari 1.

"Untuk itu, tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa-Bali terus kami tingkatkan hingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum 75% untuk dosis 1 lansia," paparnya.

"Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 anak di Jawa-Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa-Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 juga sudah mulai meningkat," tambah Luhut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Nasional
Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Nasional
Wamenkumham: Pidana Mati 'Debatable', Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Wamenkumham: Pidana Mati "Debatable", Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Nasional
Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Nasional
Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Nasional
KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

Nasional
Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Nasional
Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.