Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/01/2022, 20:48 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan 2005-2010, Pramono Anung bercerita tentang sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang dinilai menjunjung tinggi marwah konstitusi.

Hal itu, ujar dia, selalu diajarkan kepada kader-kadernya saat di berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

"Di luar kekuasaan ataupun di dalam kekuasaan Bu Mega itu selalu mengajarkan terhadap konstitusi," ujar Pramono dalam acara "Sikap Hidup Merawat Pertiwi", Minggu (23/1/2022).

Pramono pun mencontohkan salah satu peristiwa kala kader PDI Perjuangan yang akan melakukan intrupsi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato kenegaraan.

Menurut dia, Megawati tak segan-segan akan memberhentikan kader yang akan memotong pidato seorang presiden.

Baca juga: Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Sebab, ujar Pramono, Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dalam bernegara.

"Bahkan pernah kejadian di tahun 2005-2006, teman-teman itu akan melakukan interupsi di sidang 17 Agustus-an, pada saat presiden menyampaikan nota keuangan," papar Pramono.

"Itu Ibu marah sekali, marah dan memberikan perintah, 'siapapun yang melakukan interupsi kepada presiden saya akan pecat saat itu juga'," ucap dia.

Menurut Sekretaris Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Megawati juga sangat menghargai perbedaan pendapat.

Namun, bagi Putri proklamator itu, perbedaan pendapat tetap harus taat, patuh dan tunduk pada konstitusi.

Lebih jauh, Pramono mengeklaim bahwa PDI Perjuangan memiliki sikap yang jelas sebagai partai politik.

Menurut dia, sebagai partai besar yang pernah mengalami posisi di dalam maupun di luar pemerintahan, partainya selalu memiliki sikap tegas untuk kemajuan negara.

Baca juga: Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

"Kita partai yang kelaminnya jelas, mau jadi oposisi, oposisi betulan, ya mau jadi bagian dari pemerintah ya kita support betulan," ucap Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Pramono mengemukakan, saat PDI Perjuangan di luar koalisi pemerintahan yang saat itu dipimpin Presiden SBY, partainya selalu memberikan kritik yang tajam.

Bersama dengan itu, ucap dia, partai berlambang banteng itu juga memberikan solusi-solusi alternatif untuk pemerintahan dalam kritik yang disampaikan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com