Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Kompas.com - 19/01/2022, 06:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Mayjen Maruli Simanjuntak santer terdengar masuk bursa calon Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Lantas, bagaimana kans menantu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut?

Nama Maruli semakin banyak dibicarakan usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan kursi Pangkostrad akan diisi oleh perwira tinggi TNI AD berpangkat mayor jenderal (mayjen).

Jabatan Pangkostrad sebenarnya posisi bagi perwira tinggi berpangkat letnan jenderal (letjen). Hanya saja, perwira berpangkat mayjen memiliki peluang untuk bisa mengisinya karena akan mendapat promosi kenaikan pangkat sebagai letjen usai dilantik sebagai Pangkostrad.

"Kalau bicara calon Panglima Kostrad tentu harus dilihat dari pengalaman, kapabilitas, dan akseptabilitas," kata pengamat militer, Beni Sukadis, dalam perbincangan dengan Kompas.com pada Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Jenderal Andika Tegaskan Tak Ada Tarik-menarik Nama Calon Pangkostrad

Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman penugasan Komanda Utama (Kotama), baik di wilayah atau teritorial, maupun di pusat.

Sementara itu, menurut Beni, unsur kapabilitas dapat dilihat dari aspek kepemimpinan, wawasan, dan manajemen organisasi.

"Kemudian akseptabilitas, artinya bisa diterima oleh pimpinan dan anak buah. Nah, faktor akseptabilitas dalam arti diterima (disukai) menjadi faktor keberuntungan bagi kandidat Pangkostrad, terutama bisa diterima oleh pimpinan politik dan militer," urai peneliti senior Marapi Consulting and Advisory tersebut.

Baca juga: Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Apakah Mayjen Maruli memiliki faktor keberuntungan itu?

Beni mengatakan, Maruli yang kini menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana itu memiliki peluang terpilih sebagai Pangkostrad menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang diangkat sebagai KSAD. Hanya saja, kans Maruli akan datang jika faktor politik yang menjadi pertimbangannya.

"Dari sisi keorganisasian memang seharusnya mengikuti meritokrasi, yaitu siapa yang memiliki prestasi dan kemampuan, (mereka yang seharusnya) memiliki kans menjadi Pangkostrad," ucap Beni.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.