Laporkan Gibran-Kaesang ke KPK, Ubedilah Badrun Mengaku Tak Punya Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menegaskan, tidak ada kepentingan politik di balik keputusannya melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menekankan, melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

"Bahwa ada kepentingan politik, enggaklah, saya ini kan akademisi, saya bukan politisi, sebagai warga negara berhak untuk melakukan (laporan) itu," kata Ubedilah saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

Baca juga: Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Ini Kata Stafsus Mensesneg Faldo Maldini

Ubedilah menuturkan, ia merupakan seorang dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) sehingga ia tunduk pada kepentingan negara.

Oleh karena itu, Ubedilah merasa memiliki kewajiban untuk membela negara apabila ada praktik penyelenggara negara yang bertentangan dengan undang-undang.

"Apa yang saya lakukan dalam kerangka untuk membuat negara ini hadir menampilkan good governance. Apa yang saya lakukan ini adalah juga tanggung jawab moral intelektual saya," kata dia.

Baca juga: Pelapor Gibran-Kaesang Sebut Dirinya Tak Berafiliasi dengan Parpol Mana Pun

Ubedilah mengakui, dirinya sudah memperkirakan bahwa keputusannya melaporkan Gibran dan Kaesang akan menimbulkan berbagai risiko karena hal itu merupakan isu yang sangat sensitif.

"Tetapi karena saya berniat baik, saya berniat untuk kepentingan bangsa yang lebih baik ke depan, bagaimana menghadirkan good governance, ya saya bismillah maju. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kepentingan bangsa di masa depan," kata Ubedilah.

Adapun Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ke KPK.

Laporan itu berawal pada 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Baca juga: Telaah Laporan Terhadap Gibran-Kaesang, KPK: Kita Tak Lihat Siapa Bapaknya

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

“Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden," kata dia.