Kepala BNPB Minta Pemda Data Seluruh Korban Gempa Banten dan Bentuk Posko Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan pendataan terkait dampak gempa bumi di Banten.

Ia mengatakan, pendataan itu mulai dari kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak dan hal lainnya.

Sehingga, percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.

Baca juga: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Banten

"Segera dari pemerintah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan, kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempa bumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (14/1/2022)

Suharyanto mengatakan, saat ini tercatat 1.100 rumah rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,6.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 617 unit rumah rusak ringan, 269 unit rumah rusak sedang dan 214 unit rusak berat.

"Kemudian, 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedan termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah dan 1 tempat usaha," ujarnya.

Di samping itu, ia meminta pemerintah daerah untuk membentuk posko darurat bencana.

Melalui posko tersebut, seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.

Suharyanto menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat.

“Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB, posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya adalah keselamatan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, meski sebagian warga sudah kembali ke rumah, pemerintah daerah tetap harus memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi.

Ia meminta agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lainnya hingga ke tingkat RT dan RW.

“Yakinkan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi, tolong dicek betul sampai ke RT-RW,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo mengguncang wilayah Banten pada Jumat (14/1/2022) pukul 16.05 WIB.

Pusat gempa berada di 52 km barat daya Sumur, Banten, tepatnya 7,01 LS dan 105,26 BT, dengan kedalaman 10 km.

Adapun guncangan gempa dirasakan di berbagai daerah seperti Depok dan Jakarta Barat.

BMKG juga mencatat, terjadi 33 kali gempa susulan hingga Sabtu (15/1/2022) pukul 12.00 WIB pascagempa Banten magnitudo 6,6 pada Jumat (14/1/2022).

"Gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo terbesar 5,7 dan magitudo terkecil adalah 2,5," kata Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu, dikutip dari Antara.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pandeglang wilayah terdampak gempa mencakup 113 Kelurahan dari 17 Kecamatan, menyebabkan lebih dari 700 rumah dan lebih dari 30 fasilitas umum rusak.

Baca juga: Gempa Banten, 1.100 Rumah dan 13 Sekolah Dilaporkan Rusak

Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami karena magnitudonya yang masih di bawah ambang batas rata-rata gempa pembangkit tsunami yaitu 7,0 ditambah dengan kedalaman hiposenternya di 40 kilometer.

Data monitoring tidak menunjukkan adanya catatan perubahan muka laut pasca gempa. Ini yang menjadi pertimbangan bahwa gempa yang terjadi tidak memicu tsunami.

Jenis gempa berupa gempa dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi/menunjam ke bawah Selat Sunda-Banten.