Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Baru PBNU di Tangan Yahya Staquf, Masuknya Perempuan di Kepengurusan

Kompas.com - 13/01/2022, 07:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

Selain Alissa, ada sejumlah tokoh perempuan lain yang masuk struktur kepengurusan PBNU, salah satunya ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Alissa dan Khofifah sama-sama menjabat sebagai ketua dalam pengurus harian tanfidziyah PBNU.

Baca juga: Daftar Lengkap Kepengurusan PBNU 2022-2027

Di jajaran mustasyar atau dewan penasihat, ada Nafisah Sahal Mahfudz, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan Machfudhoh Aly Ubaid.

Di jajaran a’wan atau dewan pakar, ada Nafisah Ali Maksum, Badriyah Fayumi, Ida Fatimah Zainal, Faizah Ali Sibromalisi, dan Masriyah Amva.

Lalu, ada pula nama Ai Rahmayanti di jajaran wakil sekretaris jenderal di tanfidziyah PBNU.

Jaga NU

Ada sejumlah politikus dan kader partai politik yang diakui Yahya sengaja dimasukkan dalam kepengurusan baru ini.

Ia mengakui ingin agar ada keterwakilan berbagai orientasi politik dalam tubuh PBNU.

"Sebetulnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Strategi yang kami pilih adalah dengan memasukkan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda supaya satu sama lain bisa saling menjaga," kata Yahya.

Baca juga: Syuriyah PBNU Akan Rapat soal Rangkap Jabatan Rais Aam Miftachul Akhyar di MUI

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan-kepentingan politik, masih bisa langsung diketahui dan tidak bisa mengeklaimnya sebagai suatu yang netral," ia menjelaskan.

Beberapa politikus yang masuk dalam PBNU periode 2022-2027 di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota DPR RI Nusron Wahid dan Nasyirul Falah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.

Ma'ruf masuk sebagai anggota mustasyar PBNU, Gus Ipul sebagai sekretaris jenderal, Nusron sebagai wakil ketua umum, Falah dan Khofifah sebagai salah satu ketua, dan Taj Yasin sebagai anggota A'wan.

Baca juga: Syuriyah PBNU Akan Rapat soal Rangkap Jabatan Rais Aam Miftachul Akhyar di MUI

Yahya beranggapan, kepentingan-kepentingan politik akan tetap berusaha masuk PBNU seandainya ia bersihkan kepengurusan itu dari para politikus.

Masuknya berbagai tokoh dengan orientasi politik berbeda justru dianggap dapat menjaga NU agar tidak condong ke kepentingan politik praktis mana pun.

"Justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik seperti Pak Nusron jelas Golkar, seperti ada Pak Falah jelas PDI, kemudian nanti ada juga yang jelas PKB dan lain sebagainya, supaya mereka saling menjaga," ujar Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com