Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ketimpangan Vaksin di Daerah, Anggota DPR: Harus Jadi Perhatian Bersama

Kompas.com - 11/01/2022, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menilai masih adanya daerah yang rendah cakupan vaksinasinya perlu menjadi perhatian seluruh pihak.

Pasalnya, dia mengkhawatirkan problem tersebut akan menimbulkan potensi penyebaran varian baru Covid-19 seperti halnya di Afrika.

"Soal pemerataan vaksinasi di setiap daerah harus jadi perhatian bersama, karena nantinya akan menjadi pekerjaan rumah baru," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Paradoks Jawa Barat, Baru 9 Daerah Penuhi Kriteria Vaksin Booster Covid-19

Dari segi pemerintah, politikus PKS itu menagih keseriusan dalam hal penyediaan fasilitas pengiriman dan stok vaksin yang cukup untuk semua daerah.

Hal itu, kata dia, harus tersedia terutama untuk vaksin primer, sebelum nantinya dilanjutkan ke vaksin booster.

Sementara itu, Alifudin menilai ketimpangan vaksin juga dikarenakan masih kurang sadarnya masyarakat tergerak mengikuti vaksinasi.

Hal itu dinilai sebagai kendala umum yang terjadi di daerah.

"Maka ke depannya harus lebih digencarkan lagi sosialisasi akan pentingnya vaksin," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Gratis Mulai Besok, Ini Syarat dan Jenisnya

Alifudin mengingatkan bahwa dengan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan di beberapa daerah PTM 100 persen, maka diperlukan sebaran vaksinasi secara merata.

Kemudian, adanya transmisi lokal varian Omicron di Indonesia juga harus dilihat sebagai pertimbangan agar terwujud pemerataan vaksinasi.

"Terutama untuk peserta didik dan orang yang memiliki resiko tinggi," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Putuskan Vaksin Booster Gratis karena Keselamatan Rakyat yang Utama

Alifudin mengemukakan agar pendataan dan pemerataan distribusi vaksin berjalan lancar, pemerintah dapat menggandeng instansi terkait untuk berkolaborasi dalam vaksinasi.

Hal ini semata agar target vaksin di masing-masing daerah dapat terpenuhi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com