Soal Ketimpangan Vaksin di Daerah, Anggota DPR: Harus Jadi Perhatian Bersama

Pasalnya, dia mengkhawatirkan problem tersebut akan menimbulkan potensi penyebaran varian baru Covid-19 seperti halnya di Afrika.

"Soal pemerataan vaksinasi di setiap daerah harus jadi perhatian bersama, karena nantinya akan menjadi pekerjaan rumah baru," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Dari segi pemerintah, politikus PKS itu menagih keseriusan dalam hal penyediaan fasilitas pengiriman dan stok vaksin yang cukup untuk semua daerah.

Hal itu, kata dia, harus tersedia terutama untuk vaksin primer, sebelum nantinya dilanjutkan ke vaksin booster.

Sementara itu, Alifudin menilai ketimpangan vaksin juga dikarenakan masih kurang sadarnya masyarakat tergerak mengikuti vaksinasi.

Hal itu dinilai sebagai kendala umum yang terjadi di daerah.

"Maka ke depannya harus lebih digencarkan lagi sosialisasi akan pentingnya vaksin," ucap dia.

Alifudin mengingatkan bahwa dengan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan di beberapa daerah PTM 100 persen, maka diperlukan sebaran vaksinasi secara merata.

Kemudian, adanya transmisi lokal varian Omicron di Indonesia juga harus dilihat sebagai pertimbangan agar terwujud pemerataan vaksinasi.

"Terutama untuk peserta didik dan orang yang memiliki resiko tinggi," tambahnya.

Alifudin mengemukakan agar pendataan dan pemerataan distribusi vaksin berjalan lancar, pemerintah dapat menggandeng instansi terkait untuk berkolaborasi dalam vaksinasi.

Hal ini semata agar target vaksin di masing-masing daerah dapat terpenuhi.

Selain itu, Alifudin meminta pemerintah mengutamakan daerah yang vaksinasinya masih rendah.

Diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan khawatir syarat vaksinasi booster memunculkan ketidakadilan akses vaksin.

Sebab, hingga 7 Januari 2022, tercatat baru 244 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk menggelar vaksinasi booster atau dosis ketiga.

Artinya, masih ada 290 kabupaten/kota yang mencatatkan cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60 persen.

"Apabila booster diberikan kepada 244 kabupaten dan kota saja, maka dapat menyebabkan ketidakadilan akses vaksin. Sebab, mereka terproteksi lebih dahulu dibandingkan warga di 290 kabupaten dan kota lainnya," kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah dalam konferensi pers, Minggu (9/1/2022).