Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Telisik Dugaan Aliran Dana ke Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya beberapa pertemuan yang dilakukan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2011 Dono Purwoko untuk membahas pemberian sejumlah fee untuk pihak di Kementerian Dalam Negeri.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui pemeriksaan Direktur PT Kharisma Indotarim Utama Mulyawan, pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi dan mantan pegawai PT Adhi Karya Ari Prijo Widagdo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/12/2021).

Tiga saksi itu diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara pada tahun 2011.

Baca juga: Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, KPK Tahan Eks Kepala Konstruksi VI Adhi Karya

“Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan adanya dugaan beberapa pertemuan antara saksi dengan tersangka DP (Dono Purwoko) dkk untuk membahas terkait pemberian sejumlah fee proyek bagi pihak-pihak tertentu di Kemendagri,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).

Dalam kasus ini, KPK juga eks Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau.

Ketiganya diduga memperkaya diri, atau orang lain atau korporasi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara dan Gowa, Sulawesi Selatan.

Pada 2010, Dudy melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor, kemudian memberitahukan akan ada proyek pembangunan kampus IPDN.

Sebelum lelang, diduga telah disepakati pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Baca juga: Diduga Rugikan Negara Rp 19,7 Miliar dalam Korupsi Pembangunan IPDN, Ini Peran Kepala Konstruksi VI Adhi Karya

Dudy dan kawan-kawan diduga meminta fee sebesar 7 persen. Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan, kemudian Dudy dan kontraktor menandatangani kontrak proyek.

Pada Desember 2011, meski pekerjaan belum selesai, Dudy diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk dua proyek IPDN itu. Hal itu agar dana dapat dibayarkan.

Dari kedua proyek tersebut, diduga negara mengalami kerugian total Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut.