Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Vaksin Nusantara Jadi Booster: Tak Bisa Diproduksi Massal hingga Belum Jelasnya Sikap Pemerintah

Kompas.com - 23/12/2021, 09:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksin Nusantara kembali diperbincangkan publik usai disebut sebagai salah satu jenis vaksin untuk booster vaksinasi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring pada Senin (20/12/2021)

Menurut Airlangga, rencana penggunaan vaksin Nusantara juga atas arahan Presiden Joko Widodo.

Vaksin yang dikembangkan Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto ini akan melengkapi daftar vaksin booster bersama dengan vaksin Merah Putih.

Baca juga: Vaksin Nusantara Dipertimbangkan Jadi Booster, Ini Deretan Pejabat yang Sudah Disuntik

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, vaksin Nusantara tidak dapat digunakan untuk vaksinasi Covid-19 secara massal.

Dia menekankan, vaksin itu dapat digunakan sebagai booster tetapi hanya untuk peruntukan secara individu.

"Vaksin Nusantara tidak bisa untuk massal, hanya untuk individu. Jadi kalau dikembangakn untuk A hanya dipakai untuk A saja. Tidak bisa untuk B," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

"Ya bisa dipakai buat booster tapi untuk orang yang sama. Jadi vaksin primernya menggunakan vaksin Nusantara, lalu booster juga pakai itu," lanjutnya.

Hal ini, menurut dia, karena platform vaksin Nusantara yang diambilkan dari sel individu itu sendiri.

Baca juga: Pemerintah Waspada Omicron: Siapkan Vaksin Nusantara Jadi Booster hingga Pertimbangkan Karantina Jadi 14 Hari

Sehingga secara garis besar dapat disebutkan untuk setiap orang dibuat vaksinnya sendiri.

"Ya memang platfromnya vaksin Nusantara begitu. Menggunakan selnya sendiri. Dan itu hanya diberikan ke orang yang sama," kata Amin.

Kata BPOM dan Kemenkes

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, pihaknya tidak memiliki otoritas untuk memberikan pernyataan terkait vaksin Nusantara menjadi salah satu opsi untuk vaksin booster.

Penny menilai dalam hal ini Kemenkes yang bisa memberikan keterangan terkait vaksin Nusantara.

"Bukan otoritas BPOM untuk menjawab ini. (Tapi) Kemenkes," kata Penny, Rabu.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, saat ditemui Kompas.com pada Rabu (14/4/2021) di kantornya.KRISTIANTO PURNOMO Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, saat ditemui Kompas.com pada Rabu (14/4/2021) di kantornya.

Secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini, pihaknya masih menyempurnakan kebijakan terkait pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin.

"Masih dimatangkan kebijakannya. Ditunggu saja," kata Nadia saat dihubungi terpisah.

Baca juga: Kilas Balik Polemik Vaksin Nusantara: Dikritik Peneliti dan Kini atas Perintah Jokowi Jadi Booster

Terkait perkembangan penelitian vaksin Nusantara, Nadia tak mengungkapkan secara spesifik informasi terbaru mengenai vaksin dengan sel dendritik tersebut.

Ia meminta seluruh pihak menunggu informasi selanjutnya dari Kemenkes.

"Kita tunggu saja. Ini (perkembangan vaksin Nusantara) mungkin ke penelitinya ya," ujarnya.

Sempat jadi polemik hingga ada nota kesepahaman

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com