Kompas.com - 22/12/2021, 18:24 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021). DOK. Humas Kementerian Kelautan dan PerikananMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Sakti Wahyu Trenggono melaporkan, hingga Selasa (21/12/2021) tercatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima Kementerian KP mencapai Rp 930 miliar.

Adapun jumlah tersebut masih akan bertambah karena Kementerian KP masih akan menagih potensi bidang perikanan tangkap sebesar Rp 35 miliar.

Selain itu, Kementerian KP juga masih akan menagih pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas sebesar Rp 350 miliar.

Untuk diketahui, pencapaian PNBP Kementerian KP tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal. Namun saya bangga kita telah melakukan banyak hal,” ujar Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022" di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Baca juga: Peringati Hari Nusantara, Kementerian KP Gelar Pekan Webinar Hari Nusantara 2021

Ia mengatakan, pada 2019 dan 2020, PNBP Kementerian KP hanya mencapai sekitar Rp 600 miliar dan Rp 500 miliar saja.

Karenanya, pencapaian PNBP Kementerian KP yang hampir berada di angka Rp 1 triliun merupakan peningkatan yang sangat signifikan.

“PNBP yang didapat Rp 1 triliun sementara spending (Kementerian KP) Rp 6 triliun, tentunya (pendapatan) masih minus. Makanya, di tahun 2022 kami targetkan lagi peningkatan menjadi Rp 4 triliun bahkan Rp 6 triliun, sehingga target Rp 12 triliun bisa tercapai,” papar Trenggono.

Ia memastikan, seluruh PNBP yang diterima Kementerian KP akan digunakan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Pembangunan yang dimaksud antara lain perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, dan program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.