Rekor, PNBP Kementerian KP Berhasil Tembus Rp 930 Miliar

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Sakti Wahyu Trenggono melaporkan, hingga Selasa (21/12/2021) tercatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima Kementerian KP mencapai Rp 930 miliar.

Adapun jumlah tersebut masih akan bertambah karena Kementerian KP masih akan menagih potensi bidang perikanan tangkap sebesar Rp 35 miliar.

Selain itu, Kementerian KP juga masih akan menagih pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas sebesar Rp 350 miliar.

Untuk diketahui, pencapaian PNBP Kementerian KP tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal. Namun saya bangga kita telah melakukan banyak hal,” ujar Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022" di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Ia mengatakan, pada 2019 dan 2020, PNBP Kementerian KP hanya mencapai sekitar Rp 600 miliar dan Rp 500 miliar saja.

Karenanya, pencapaian PNBP Kementerian KP yang hampir berada di angka Rp 1 triliun merupakan peningkatan yang sangat signifikan.

“PNBP yang didapat Rp 1 triliun sementara spending (Kementerian KP) Rp 6 triliun, tentunya (pendapatan) masih minus. Makanya, di tahun 2022 kami targetkan lagi peningkatan menjadi Rp 4 triliun bahkan Rp 6 triliun, sehingga target Rp 12 triliun bisa tercapai,” papar Trenggono.

Ia memastikan, seluruh PNBP yang diterima Kementerian KP akan digunakan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Pembangunan yang dimaksud antara lain perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, dan program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Trenggono menyebutkan, pihaknya akan mengimplementasikan tiga program terobosan pada 2022, yaitu penerapan kebijakan penangkapan terukur, pengembangan perikanan budi daya komoditas berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung-kampung budi daya perikanan berbasis kearifan lokal.

Penerapan ekonomi biru

Pada kesempatan sama, Trenggono memastikan akan mengimplementasikan program terobosan Kementerian KP degan berpegang teguh pada prinsip blue economy atau ekonomi biru.

Kementerian KP akan menjadikan kesehatan ekologi menjadi syarat utama program terobosan yang akan diimplementasikan.

Trenggono menilai, ekosistem perikanan yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

“Salah satu wujud implementasi ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi yang tertuang dalam program terobosan kebijakan penangkapan terukur,” jelasnya.

Adapun kuota penangkapan ikan akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kuota untuk komersial, kuota nonkomersial, dan kuota untuk nelayan lokal.

Kementerian KP juga akan menggunakan basis data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) untuk menentukan kuota penangkapan ikan.

Sementara itu, teknologi pengawasan berbasis satelit juga akan disiapkan untuk memastikan ikan yang ditangkap sesuai dengan kuota dan zonasinya.

“Kalau dia melebihi kuota yang ada, itu dia melawan ekologi, ya harus ada denda. Entah itu bayar dua kali lipat atau kuotanya dibatasi pada tahun depan," tegas Trenggono.

Ia mengatakan, kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir.

Selain itu, lanjut Trenggono, kebijakan tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas dan mutu produk perikanan, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.

“Nelayan nantinya akan sejajar dengan investor, karena mereka sama-sama punya kuota,” tutur Trenggono.