Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Atas Tarif Hotel untuk Karantina

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah untuk menetapkan batas tertinggi tarif karantina di hotel bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri.

"Harusnya pemerintah memberi patokan tertinggi harga hotel. Harus ada penetapan tarif dari pemerintah untuk kepentingan karantina yang notabene kewajiban yang dibuat pemerintah untuk masyarakat," kata La Nyalla dalam siaran pers, Selasa (21/12/2021).

La Nyalla berpandangan, tarif hotel untuk karantina semestinya diberlakukan seperti tes PCR atau antigen, yakni ada batasan tarif termurah dan termahal.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pikirkan Komponen Biaya Karantina Mandiri yang Tak Memberatkan Masyarakat

Sebab, tidak semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri merupakan orang-orang kaya yang berlibur, tetapi ada juga yang berobat maupun keperluan lainnya.

"Karantina sah-sah saja asal pemerintah bisa mengatasi harganya. Ibarat sembako, kalau tidak ada campur tangan pemerintah, pedagang akan seenaknya memberikan harga," ujar dia.

Senator asal Jawa Timur itu pun mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya karantina di hotel.

La Nyalla mengaku mendapat laporan bahwa ada satu keluarga yang mesti membayar hingga ratusan juta untuk menjalani karantina.

"Ada laporan yang menyebut satu keluarga yang berisi 5 orang harus membayar Rp 150 juta untuk menjalani karantina. Ini sangat memberatkan, bahkan sudah keterlaluan," kata La Nyalla.

Tingginya biaya karantina juga sempat disuarakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat rapat dengan Kepala BNPB Suharyanto pada Senin (13/12/2021).

Baca juga: Wisma Atlet Lockdown, Rusun Nagrak Digunakan untuk Karantina Pasien Covid-19

Saat itu, Ace memperingatkan agar kewajiban karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri tidak dijadikan ladang bisnis BNPB dan pemilik hotel.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah memang telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit.

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu Pak, ini yang harus ditepis," kata Ace.