Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Penumpukan di Bandara, Anggota DPR: Kalau Itu PMI, Mestinya Masuk Karantina di Wisma Atlet

Kompas.com - 21/12/2021, 15:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengingatkan pemerintah agar segera bertindak cepat merespons penumpukan masyarakat yang ada di Bandara Soekarno Hatta.

Menurut Nurhadi, apabila benar mereka yang mengantre di bandara merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka pemerintah harus segera menyediakan fasilitas karantina gratis.

"Kalau PMI, ya mestinya masuk kriteria karantina di Wisma Atlet yang disediakan oleh pemerintah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Politikus Partai Nasdem itu berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan apresiasi bagi PMI karena telah berjuang menghasilkan devisa bagi negara.

Apresiasi itu, di masa pandemi salah satunya dengan memberikan fasilitas karantina gratis kepada mereka.

"PMI merupakan pahlawan penyumbang devisa negara, jadi pemerintah harus memberikan apresiasi," pesan Nurhadi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Tegaskan Karantina Terpusat Hanya Gratis untuk Pekerja Migran, Pelajar, dan ASN

Di sisi lain, ia juga meminta pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang diduga bertindak sebagai calo agar para PMI itu menjalani karantina di hotel secara berbayar.

"Soal ada oknum yang menawarkan hotel berbayar kepada PMI tentu itu tidak boleh, tidak diperkenankan, harus ada tindakan tegas dari Polri karena melakukan tindakan yang melanggar yang mengatasnamakan negara," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin (20/12/2021).

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta. Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur. Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB.

Sementara, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Suharyanto mengatakan, kamar karantina untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri masih tersedia.

Baca juga: Masa Karantina Berpotensi Diperpanjang, Menkes Minta Tempat Diperbanyak

Di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet tempat untuk PMI yakni pada tower 4 dan tower 7. Sementara, di Rusun Nagrak, Cilincing tersedia lima tower,

"Di Wisma Atlet tower 4 dan tower 7 masih menerima karantina PMI, saat ini tersedia 809 tempat tidur," katanya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com