Kompas.com - 14/12/2021, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pengertian DPR mengenai pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana untuk diprioritaskan.

"Kita mohon pengertianlah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi agar negara ini bisa selamat," ujar Mahfud dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (14/12/2021).

Pemerintah pada tahun ini setidaknya telah mengajukan dua RUU mengenai pemberantasan korupsi.

Baca juga: PPATK: RUU Perampasan Aset Selalu Gagal Masuk Prolegnas Prioritas

Keduanya yakni, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Namun, kedua rancangan ini ternyata tak masuk dalam prioritas DPR.

Setelah gagal masuk dalam prioritas DPR, dalam perjalanannya pemerintah dan parlemen ternyata bersepakat dan saling memberikan pengertian.

Mahfud menyebut bahwa hanya RUU Perampasan Aset satu dari dua rancangan mengenai pemberantasan korupsi yang bakal dipertimbangkan untuk diprioritaskan oleh parlemen.

"Pada waktu itu ada semacam pengertian secara lisan saja bahwa oke yang UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana itu bisa dipertimbangkan untuk masuk di tahun 2022," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Sejalan dengan itu, Mahfud mengaku optimistis rancangan ini bakal dibahas oleh DPR tahun depan.

Terlebih, Mahfud mengatakan, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani menyatakan sebelumnya bahwa Presiden bakal lebih mudah apabila hanya mengajukan RUU Perampasan Aset.

"Nanti DPR akan segera membahasnya dan itu memang iya, karena dulu RUU ini pernah disepakati, cuma tinggal 1 butir yaitu aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa?" imbuh Mahfud.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Nasional
Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.