Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Varian Omicron di Bekasi, Pejabat Diminta Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Kompas.com - 10/12/2021, 05:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan informasi di masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi simpang siurnya kabar bahwa empat warga DKI Jakarta terpapar virus Covid-19 varian Omicron seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

"Sudah diklarifikasi ke Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Bekasi oleh beberapa pihak. Sudah diakui memang itu kekeliruan dan sudah di-takedown dari situs yang diunggah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

"Alhamdulillah, tidak benar-benar terjadi. Meski demikian saya berharap pemerintah baik pusat maupun daerah agar berhati-hati memunculkan informasi di masyarakat," lanjut dia.

Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah memahami betul masalah dan dampaknya apabila memunculkan informasi yang salah ke publik.

Menurut dia, jika informasi salah menyebar ke publik, akan menimbulkan kehebohan dan kegaduhan.

"Pahami betul masalah dan dampaknya sehingga tidak menimbulkan kehebohan dan kegaduhan di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Nurhadi meminta secara khusus kepada pejabat publik agar berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Pasalnya, menurut dia pernyataan yang salah jelas akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Para pejabat publik harus memahami situasi psikologis masyarakat yang sangat sensitif di tengah pandemi Covid-19 ini. Tidak perlu berlomba membuat pernyataan mengenai sesuatu hal yang tingkat akurasinya masih rendah," pesan Nurhadi.

Selain pemerintah, Nurhadi juga mengingatkan para pakar agar tidak menyebarluaskan asumsi-asumsi yang masih bersifat teoritik selama masa pandemi.

Hal ini karena juga berpotensi menimbulkan keresahan lantaran tingkat penerimaan masyarakat berbeda-beda.

"Di pihak lain pemerintah khususnya Kemenkes sungguh-sungguh transparan mengenai informasi tentang varian baru Omicron tersebut," tambah Nurhadi.

Diberitakan sebelumnya, sempat menjadi heboh di masyarakat karena adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Sri mengatakan bahwa ada empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com