Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Varian Omicron di Bekasi, Pejabat Diminta Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Kompas.com - 10/12/2021, 05:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan informasi di masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi simpang siurnya kabar bahwa empat warga DKI Jakarta terpapar virus Covid-19 varian Omicron seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

"Sudah diklarifikasi ke Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Bekasi oleh beberapa pihak. Sudah diakui memang itu kekeliruan dan sudah di-takedown dari situs yang diunggah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

"Alhamdulillah, tidak benar-benar terjadi. Meski demikian saya berharap pemerintah baik pusat maupun daerah agar berhati-hati memunculkan informasi di masyarakat," lanjut dia.

Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah memahami betul masalah dan dampaknya apabila memunculkan informasi yang salah ke publik.

Menurut dia, jika informasi salah menyebar ke publik, akan menimbulkan kehebohan dan kegaduhan.

"Pahami betul masalah dan dampaknya sehingga tidak menimbulkan kehebohan dan kegaduhan di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Nurhadi meminta secara khusus kepada pejabat publik agar berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Pasalnya, menurut dia pernyataan yang salah jelas akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Para pejabat publik harus memahami situasi psikologis masyarakat yang sangat sensitif di tengah pandemi Covid-19 ini. Tidak perlu berlomba membuat pernyataan mengenai sesuatu hal yang tingkat akurasinya masih rendah," pesan Nurhadi.

Selain pemerintah, Nurhadi juga mengingatkan para pakar agar tidak menyebarluaskan asumsi-asumsi yang masih bersifat teoritik selama masa pandemi.

Hal ini karena juga berpotensi menimbulkan keresahan lantaran tingkat penerimaan masyarakat berbeda-beda.

"Di pihak lain pemerintah khususnya Kemenkes sungguh-sungguh transparan mengenai informasi tentang varian baru Omicron tersebut," tambah Nurhadi.

Diberitakan sebelumnya, sempat menjadi heboh di masyarakat karena adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Sri mengatakan bahwa ada empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com