Kompas.com - 06/12/2021, 17:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR berencana menetapkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 pada Senin (6/12/2021) malam ini.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, Prolegnas Prioritas 2022 ditargetkan dapat ditetapkan malam ini supaya dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (7/12/2021) besok.

"Kita lanjutkan rapat panja, dan malam harinya kita pengambilan keputusan untuk penetapan prolegnasnya. Insya Allah, mudah-mudahan besok bisa diparipurnakan," kata Supratman dalam rapat dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin.

Dalam rapat tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah menyampaikan, pemerintah mengusulkan 12 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Sebanyak 12 RUU tersebut terdiri dari empat RUU usulan baru dan delapan RUU dari Prolegnas Prioritas 2021 yang belum selesai.

Baca juga: Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Yasonna juga meminta agar DPR dapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) secara paralel.

"Pemerintah berharap perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat dibahas secara pararel pada kesempatan pertama masa sidang tahun 2022," kata Yasonna.

Yasonna menegaskan, pemerintah siap menindaklanjuti dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki.

Ia menjelaskan, revisi UU PPP diperlukan agar UU tersebut mengatur mekanisme pembuatan undang-undang melalui metode omnibus law yang selama ini belum dikenal.

Ia mendorong DPR untuk memasukkan revisi UU PPP untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas karena RUU itu merupakan prakarsa DPR dalam daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024.

Baca juga: Pemerintah dan Komisi V DPR RI Sepakat Bawa RUU Jalan ke Paripurna

Sementara, revisi UU Cipta Kerja tidak masuk daftar Prolegnas Prioritas karena masuk daftar kumulatif terbuka akibat revisi itu dilakukan berdasarkan putusan MK.

"Mengingat undang-undang ini masuk dalam daftar kumulatif terbuka Prolegnas akibat putusan MK, maka tidak perlu dimasukan di Prolegnas tetapi kami mohon supaya itu menjadi agenda prioritas kita awal tahun ini," kata Yasonna.

Ia memastikan, pemerintah akan berkomitmen untuk bersinergi dengan DPR dalam membahas revisi UU PPP seefektif mungkin.

"Demikian pula kami mohon kesedian DPR untuk bersinergi dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi," ujar Yasonna.

Berikut ini daftar 12 RUU yang diusulkan pemerintah masuk daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Baca juga: DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

RUU Usulan Baru:

1. RUU tentang Desain Industri

2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. RUU tentang Pelaporan Keuangan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

RUU luncuran Prolegnas Prioritas 2021 yang belum selesai:

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. RUU tentang Hukum Acara Perdata

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. RUU tentang Wabah

8. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.