Kompas.com - 30/11/2021, 08:26 WIB
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dinilai gagal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari tindakan perundungan maupun pelecehan seksual. 

Hal itu menjadi temuan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang diduga dialami oleh pegawai KPI Pusat, berinisial MS. 

“KPI gagal secara lembaga yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat aman nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).

Penyelidikan dilaksanakan sejak awal September lalu terhadap dua sisi, baik itu secara hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat serta terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komnas.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Beka menyampaikan, adanya sejumlah indikator yang membuat Komnas berpandangan KPI Pusat gagal menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan perundungan maupun pelecehan seksual.

Baca juga: Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Salah satunya, KPI Pusat dinilai tak punya regulasi internal dan perangkat yang mampu mencegah dan menangani bila ada kasus semacam itu terjadi.

“Serta belum ada pedoman dan panduan dalam respon serta menangani pelecehan di lingkungan kerja,” jelas Beka 

Selain itu, Komnas HAM menemukan bahwa perundungan dan pelecehan seksual dialami oleh MS.

Selain dengan ejekan, tindakan itu dilakukan dengan pemaksaan untuk mencopot baju, mendorong bangku kerja, serta pemukulan pada MS.

Komnas HAM menduga, peristiwa serupa sangat mungkin dialami oleh pegawai lain. Hanya tak dilaporkan karena dianggap sebagai humor, candaan dan perilaku yang saling mengakrabkan antar sesama rekan kerja.

 Tiga pelanggaran HAM

Berdasarkan penyelidikan yang sama, Beka mengatakan bahwa MS tidak hanya dirundung dan dilecehkan, tapi hak asasinya turut dilanggar. Komnas HAM melihat tiga wujud pelanggaran HAM yang dialami MS.

Pertama, hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan dan perlakuan tidak layak.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Kedua, hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Ketiga, hak atas kesehatan fisik dan mental.

Rekomendasi untuk Ketua KPI, Kemenkominfo dan Kapolda Metro Jaya

Temuan penyelidikan Komnas HAM dilanjutkan dengan pemberian sejumlah rekomendasi penanganan perkara kepada sejumlah pihak.

Untuk Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Beka menyampaikan, KPI harus memberikan dukungan kepada MS baik secara moril maupun melalui mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban.

Selain itu, Agung juga diminta untuk kooperatif dengan pihak kepolisian agar perkara hukum MS bisa segera ditangani.

Komnas HAM juga meminta Agung menindak tegas dan memberi sanski pada pegawai yang dinyatakan bersalah.

Lebih lanjut, tutur Beka, Agung mesti membuat mekanisme pencegahan perundungan dan pelecehan seksual di internal KPI Pusat.

Seperti membuat pedoman, edukasi, monitoring hingga evaluasi terkait penanganan dan pemulihan korban tindak perundungan dan kekerasan seksual.

Baca juga: Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turut diminta bertanggung jawab dengan mengevaluasi kinerja dan membina pejabat struktural KPI terkait penanganan perundungan dan pelecehan seksual.

Dalam rekomendasi itu, Komnas HAM meminta Kemenkominfo membuat website aduan yang bisa diakses pegawai KPI.

Terakhir rekomendasi diberikan juga untuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran.

Sebab, perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat, dan pernah diketahui oleh Polsek Gambir.

Beka menegaskan, Komnas HAM mendesak Fadil untuk meningkatkan kemampuan personil di lingkungan kerja Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban.

Polda Metro Jaya juga diminta untuk mendukung Polres Jakarta Pusat dalam upaya penanganan dugaan perkara perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

“Dalam rangka memastikan penyelidikan kasus MS berjalan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai HAM,” pungkas Beka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Nasional
UPDATE Korban Gempa Cianjur: 327 Orang Meninggal, 13 Hilang

UPDATE Korban Gempa Cianjur: 327 Orang Meninggal, 13 Hilang

Nasional
Soal Kriteria Pemimpin Jokowi, Kepala BIN: Kerutan Identik Prabowo, Tinggal Warna Rambut

Soal Kriteria Pemimpin Jokowi, Kepala BIN: Kerutan Identik Prabowo, Tinggal Warna Rambut

Nasional
Gelar Vaksinasi Massal, Kemenkes Targetkan 95 Persen Anak di Aceh Dapat Vaksin Polio

Gelar Vaksinasi Massal, Kemenkes Targetkan 95 Persen Anak di Aceh Dapat Vaksin Polio

Nasional
Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Nasional
Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.