Kompas.com - 22/11/2021, 17:36 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam pertemuan virtual membahas isu digital nasional yang akan diangkat dalam Forum G20 bersama pelaku industri nasional. Dok. KominfoMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam pertemuan virtual membahas isu digital nasional yang akan diangkat dalam Forum G20 bersama pelaku industri nasional.

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.

"Kami melihat penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang," kata Johnny, dikutip dari kominfo.go.id, Senin (22/11/2021).

Dia mengatakan itu dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Senin.

Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, Kemenkominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).

"Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021,” tuturnya.

Baca juga: Menkominfo Ajak Pelaku Industri Manfaatkan Presidensi G20 Indonesia untuk Perjuangkan Kepentingan Digitalisasi Nasional

Johnny menegaskan, pihaknya selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat itu dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20.

Selain itu, lanjutnya, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia.

"Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital," ujarnya.

Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

"Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antarnegara anggota G20 yang lebih kuat," tegasnya.

Baca juga: Airlangga: Presidensi G20 Indonesia Jadi Momentum Branding di Dunia Internasional

Johnny menyebutkan, posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.

"Konsensus yang tercipta pada sidang G20 dapat menghasilkan arah kebijakan bersama (common direction) di berbagai isu teknologi digital," tegasnya.

Politisi Nasdem itu menegaskan, ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan.

Oleh karenanya, dia mengajak semua pihak memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

Baca juga: Jadi Presidensi G20, Indonesia Yakin Bisa Tentukan Arah Perkembangan Ekonomi Dunia

"Tidak hanya antarpemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya,” jelasnya.

Johnny mengatakan, pihaknya mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.