"Tidak hanya antarpemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya,” jelasnya.
Johnny mengatakan, pihaknya mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.
Johnny juga mengatakan, peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.
"Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara berkelanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF," jelasnya.
Mantan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 itu berharap, melalui DEWG pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor.
Baca juga: Migrasi Digital Baru 39,74 Persen, Lembaga Penyiaran Diminta Menkominfo Beralih Sebelum ASO
Dengan begitu, akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.
"Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya," ujarnya.
Dalam DEWG, Kemenkominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, konektivitas dan pemulihan setelah Covid-19.
Johnny menjelaskan, pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.
"(Hal itu diwujudkan) melalui pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Uji Coba Transformasi Digital Integrasi Bansos Nontunai
Isu prioritas kedua berkaitan dengan literasi digital dan keterampilan digital (digital skills and digital literacy).
Menurut Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.
Hal itu dilakukan melalui penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.
Ketiga, isu prioritas arus data lintas batas negara atau cross border data flow and data free flow with trust yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas.
Johnny mengatakan, pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai definisi trust dalam data free flow with trust dan prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi.
Baca juga: Jadi Penyumbang Emisi, RI Bakal Pakai Mobil Listrik Saat KTT G20