Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Ingin Marah Ketika Evaluasi Kinerja BUMN...

Kompas.com - 22/11/2021, 12:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menegur jajaran direksi BUMN. Pernyataan keras disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris PT PLN serta PT Pertamina di Istana Kepresidenan Bogor baru-baru ini.

Mulanya, Presiden meminta kedua perusahaan itu mempersiapkan diri untuk menghadapi transisi dari energi fosil ke energi hijau.

Jokowi menekankan bahwa PLN dan Pertamina harus siap menghadapi transisi itu.

“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Pernah Bentak Dirut Pertamina, Kenapa?

Pemaparan Jokowi pun berlanjut evaluasi kepada BUMN.

Pertama, persoalan investasi. Menurut Jokowi, hambatan investasi di perusahaan BUMN disebabkan kondisi internal dan birokrasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan, dia sampai ingin marah saat mengetahui proses investasi yang seharusnya mudah dilakukan, tetapi sulit direalisasikan.

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu (mudah), tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," ujar dia. 

Kepala Negara pun menyebutkan, sebenarnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN banyak sekali sehingga harus antre.

Baca juga: BUMN Bikin Ruwet Investasi, Jokowi: Saya Kadang-kadang Pengin Marah...

Akan tetapi, ruwetnya internal BUMN dan birokrasi menjadi penghambat realisasi investasi yang ada.

"Saya minta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi," kata dia. 

Kehilangan profesionalisme 

Selain itu, Jokowi mengungkap soal kelemahan BUMN.

Menurut dia, hilangnya profesionalisme saat ada penugasan menjadi kelemahan pada perusahaan pelat merah itu.

"Kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Luapkan Uneg-unegnya, Sebut Birokrasi Pertamina dan PLN Terlalu Rumit

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar Pertamina dan PLN menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

Jokowi pun meminta agar kedua perusahaan itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan tumpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," ucap Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya oleh Pertamina dan PLN, misalnya bagi PLN untuk besaran tarif seperti apa.

Lalu, bagi Pertamina terutama untuk premium dan elpiji seperti apa harganya harus disampaikan secara transparan.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tetapi yang logis. Karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," kata dia.

"Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena apa? ya itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ucap Jokowi.

Minta BUMN terbuka 

Setelah memberi evaluasi, Jokowi meminta agar BUM mau mengomunikasikan persoalan-persoalan yang dihadapi kepada menteri terkait maupun dirinya.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Larang Cuti Akhir Tahun bagi PNS, Pegawai BUMN dan Swasta?

Terlebih lagi, jika persoalan itu merupakan permasalahan besar dan ada unsur politis yang melatarbelakanginya.

"Silakan sampaikan kepada saya atau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Kalau ada persoalan-persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silakan saya buka pintu saya. Jam berapa pun," kata dia. 

"Kalau ada hal yang besar, yang mungkin perlu dukungan politis, saya (akan) sampaikan mungkin: Jalan terus, saya di belakangmu. Itu," kata Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com