Saat Jokowi Ingin Marah Ketika Evaluasi Kinerja BUMN...

Di bidang kesehatan, Jokowi menyampaikan, harus ada pembenahan dalam infrastruktur dan fasilitas kesehatan.

Jokowi mengaku sudah membuka akses terkait kerja sama dengan negara lain, seperti Bangladesh dan India, dalam hal kesehatan.

Namun, menurut dia, BUMN terkait kesehatan masih belum responsif menindaklanjuti hal tersebut.

“Bukain ke Bangladesh, bukain ke India, data pun sendiri, Perdana Menteri Narendra Modi, di sini enggak merespons bagaimana, sampai nanyain dua kali ke saya, enggak kirim tim ke sini. Enggak ada tindak lanjut,” ujar dia.

Selain itu, Jokowi menyoroti soal ketahanan pangan. Ia berpendapat, aspek ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara di tengah adanya perubahan iklim.

“Dan sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan, ya ini kesempatan kita,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah Dibukain Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Namun, dia menyayangkan kurangnya peran BUMN dalam memanfaatkan situasi tersebut di Indonesia.

Padahal, menurut Jokowi, berbagai wilayah Indonesia memiliki hamparan lahan datar yang sangat luas dan air yang melimpah, misalnya di Merauke, Mapi, dan Boven Digoel.

“Tanah masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecillah. BUMN masa hanya buat kecil-kecilan. Kecil-kecil pun enggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian berpartner,” kata dia.

Akan tutup BUMN tak berkembang

Kepala Negara pun saat itu menegaskan akan menutup perusahaan yang tidak mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19, revolusi industri, serta disrupsi teknologi.

Menurut dia, penutupan lebih baik dilakukan daripada mempertahankan perusahaan BUMN yang sudah tidak bisa diselamatkan.

“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, BUMN terlalu sering dilindungi oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN.

Karena itu, ia mendesak Erick tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang demikian.

Baca juga: Garuda Indonesia Tutup 97 Rute Penerbangan hingga Tahun Depan

Selain itu, Presiden meminta BUMN tidak memiliki birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.

Menurut dia, izin pembangunan pembangkit listrik masih sangat banyak.

“Mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin,” kata Jokowi.

Ia pun mengingatkan, tidak ada pihak yang mau berinvestasi apabila birokrasi dalam BUMN masih rumit dilakukan.

“Siapa mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu, sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” ucap dia.