Minta Dibebaskan, RJ Lino Bahas Pertanyaan Cucu sampai Permintaan Jokowi

“Saya katakan kalau KPK punya bukti yang cukup segera tahan saya, supaya status saya jelas dan agar tidak mati secara perdata,” sebutnya.

Diminta Jokowi mundur

Empat hari pasca penetapan tersangka, lanjut RJ Lino, Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Sumarno memanggilnya.

Dalam pertemuan itu, Rini menyampaikan pesan bahwa Jokowi minta RJ Lino segera mengundurkan diri.

RJ Lino memilih dipecat ketimbang mengundurkan diri, cara itu dianggapnya lebih terhormat.

Baca juga: RJ Lino Mengaku Pernah Dipanggil Rini Soemarno, Diminta Jokowi Mundur

Alasannya, ia merasa tidak bersalah dalam proses pengadaan QCC di PT Pelindo II tahun 2010.

“Untuk case ini saya tidak salah, saya perform sangat sangat baik sebagai Dirut Pelindo II, beberapa kali terpilih sebagai the best CEO, sehingga untuk saya, saya merasa terhormat kalau dipecat,” jelas dia.

Di depannya, Rini langsung menelfon Jokowi dan menyampaikan pesan RJ Lino.

Dalam keterangan RJ Lino, Jokowi lantas memerintahkan Rini agar direksi PT Pelindo II segera mengeluarkan surat rekomendasi pembebasan tugas untuk mencopotnya dari jabatan direktur utama.

Minta dibebaskan

RJ Lino mengungkapkan di depan majelis hakim, jika ada kesempatan mengulang waktu ia tetap akan mengambil keputusan untuk melakukan pengadaan QCC untuk PT Pelindo II.

Ia menuturkan, pilihan itu tepat dan mesti diambil karena kondisi perusahaan sedang krisis.

RJ Lino juga menolak semua tuntutan jaksa dan minta dibebaskan.

Baca juga: Bacakan Pleidoi, RJ Lino Mengaku Ditanya Cucu Apa Benar Opa Akan Ditangkap karena Koruptor?

Dalam pandangannya, permintaan itu tak berlebihan karena telah berjasa untuk PT Pelindo II.

“Hari ini, berdiri di depan majelis hakim yang mulia, saya RJ Lino, orang yang memiliki kontribusi besar di PT Pelindo II yang di tahun 2009, hanya 6,5 triliun (aset) company, tumbuh dengan impresif menjadi Rp 42 triliun pada tahun 2015,” klaim RJ Lino.

Alasan lain ia minta dibebaskan karena merasa tidak ada kerugian negara atas perkara itu.

“Fakta persidangan menunjukan tidak ada kick back, tidak ada bribery, tidak ada kerugian negara. Hal-hal dalam kasus ini hanya (terkait) empat nota dinas. Pada semua pekerjaan ini saya memberikan disposisi yang jelas dan tegas sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda,” pungkasnya.