Jalankan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, Kemendesa PDTT Modali BUMDes Bersama Rp 500 Juta

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyampaikan, Kementerian Desa PDTT akan menyalurkan modal Rp 500 juta untuk setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

Adapun dana tersebut merupakan modal untuk menjalankan program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan.

“Desa peternakan terpadu berkelanjutan ini dikelola oleh BUMDes Bersama. BUMDes Bersama ini mengkoordinasikan potensi peternakan dari lima sampai 10 desa yang menjadi anggotanya. Setiap BUMDes Bersama sedikitnya melibatkan 43 peternak,” papar Gus Halim.

Hal itu disampaikan Gus Halim dalam konferensi pers peluncuran program Desa Peternakan, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Kalibata, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Dalam program tersebut, setiap desa yang berpartisipasi akan mendapatkan dana sebesar Rp 50.000.000 dari dana desa.

Jika diakumulasikan dengan dana yang diberikan Kementerian Desa PDTT untuk BUMDes Bersama, total modal awal tiap BUMDes Bersama setidaknya mencapai Rp 1 miliar.

Baca juga: Hingga 11 November 2021, Realisasi BLT Dana Desa Capai Rp 16,37 Triliun

“Anggarannya dari dana desa, ada juga (dari) partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa jadi mitra atau penyertaan modal atau penyediaan lahan produksi,” papar Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Lebih lanjut, ia memaparkan, setiap BUMDes Bersama akan mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budidaya 100 domba, 400 ekor ayam, dan budidaya 10.000 ikan air tawar.

Usaha peternakan setiap BUMDes Bersama tersebut akan dipadukan dengan budidaya hortikultura organik di lahan seluas 1.500 meter persegi, dan budidaya pakan ternak di lahan 16.200 meter persegi.

Ia menyebutkan, program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan disiapkan di tujuh kabupaten dan melibatkan lebih dari 50 desa dengan kurang lebih 300 peternak di lahan seluas total 140.000 meter persegi.

Ketujuh kabupaten yang dimaksud adalah Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus.

Baca juga: Gelar Webinar Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Sekjen Kementerian Desa PDTT Paparkan Harapan Ini

“Untuk memastikan prinsip keberlanjutan juga dibangun instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan bio urine, serta energi terbarukan biogas,” papar Gus Halim.

Adapun pengelolaan hulu-hilir Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan itu, lanjut dia, termasuk memastikan pemasaran dari setiap produk usaha baik berupa daging, telur, ikan, hingga sayuran organik.

Gus Halim mengatakan, desa-desa yang menjadi anggota BUMDes Bersama akan menjadi pasar utama dari produk usaha Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan.

“Kenapa kami uji coba ini dilakukan BUMDes Bersama di lima sampai 10 desa? Supaya pasarnya jelas. Misalnya, sayur mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDes Bersama. Sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.

Baca juga: Gus Halim Sebut Pembentukan BUMDesa Bersama Selamatkan Aset Dana Eks PNPM Rp 12,7 Triliun

Selain itu, Gus Halim juga menjelaskan bahwa Kemendesa PDTT menggandeng pihak ketiga untuk menjadi off taker dari produk usaha Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan.

Menurutnya, cara tersebut dilakukan untuk memastikan produk-produk usaha Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan terserap pasar.

“Saat ini sudah ada kerja sama BUMDes Bersama pengelola Desa Peternakan Terpadu dengan PT Berdikari sebagai salah satu off taker,” kata Gus Halim.

Tak hanya itu, program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan juga melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa (kades), Kementerian Pertanian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Dinas Pertanian.

Baca juga: Tahun 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 72 Triliun untuk Dana Desa

Gus Halim menilai, jika program tersebut dilakukan dengan prinsip gotong royong dan terintegrasi, maka kebutuhan pangan dan berbagai produk usaha yang dihasilkan desa akan terpenuhi serta terserap.

“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Karena ini akan meningkatkan transaksi dan memberikan peluang tenaga kerja,” katanya.