Kompas.com - 03/11/2021, 15:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah telah mengalokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021.

Dana tersebut, kata dia, sudah disalurkan kepada lebih dari 70.000 desa yang ada di Indonesia, sehingga kini mereka bisa mengatur pembangunan secara mandiri.

"Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 72 triliun atau setara dengan putaran 5,07 miliar dollar AS," kata Tito dikutip dari siaran YouTube TV Bina Pemdes, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 695 Juta, Mantan Kades di Banten Ditahan Polisi

Menurut Tito, dana tersebut sudah menghasilkan banyak manfaat bagi desa, mulai dari dampak pembangunan fisik seperti membangun jalan sepanjang 231.709 kilometer.

Kemudian, membangun jembatan, pembangunan pasar tradisional di desa-desa kurang lebih sebanyak 10.000 unit, serta adanya pembangunan tambak air dan sumur.

"Untuk irigasi, untuk pertanian, untuk pemijahan ikan, perikanan. Selain itu menyediakan air bersih berapa banyak dari mereka sudah ada sejak tahun 2015. Hampir 15.000 unit sudah dibangun. Sistem irigasi 65.000," ujar dia. 

Selain itu, dana desa digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, sistem air minum, sekolah pendidikan anak usia dini (Paud) hingga perpustakaan.

"Berapa banyak perpustakaan 1.200 perpustakaan yang sudah dibuat juga. Air sumur untuk air minum 58.000 dan masih banyak lagi hasil fisik yang sudah dibangun atau dikembangkan di skema yang dianggarkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Baca juga: Penyaluran Dana Desa Belum 100 Persen, Mendes Sebut Ada Desa Belum Terima Karena Kondisi Daerah

Ia mengatakan, dana desa juga diusahakan oleh pemerintah agar memiliki dampak pembangunan non-fisik.

Pembangunan tersebut, kata Tito, melalui penguatan demokrasi, salah satunya pemilihan kepala desa yang belakangan sudah dilaksanakan di beberapa tempat.

"Begitu banyak sisi baik dari pembangunan di desa itu sebabnya sangat penting untuk fokus dan memperhatikan untuk membangun dan mengembangkan wilayah pemerintahan desa, khususnya bagi kita sebagai negara berkembang," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Nasional
PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Nasional
Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.