Tahun 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 72 Triliun untuk Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah telah mengalokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021.

Dana tersebut, kata dia, sudah disalurkan kepada lebih dari 70.000 desa yang ada di Indonesia, sehingga kini mereka bisa mengatur pembangunan secara mandiri.

"Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 72 triliun atau setara dengan putaran 5,07 miliar dollar AS," kata Tito dikutip dari siaran YouTube TV Bina Pemdes, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 695 Juta, Mantan Kades di Banten Ditahan Polisi

Menurut Tito, dana tersebut sudah menghasilkan banyak manfaat bagi desa, mulai dari dampak pembangunan fisik seperti membangun jalan sepanjang 231.709 kilometer.

Kemudian, membangun jembatan, pembangunan pasar tradisional di desa-desa kurang lebih sebanyak 10.000 unit, serta adanya pembangunan tambak air dan sumur.

"Untuk irigasi, untuk pertanian, untuk pemijahan ikan, perikanan. Selain itu menyediakan air bersih berapa banyak dari mereka sudah ada sejak tahun 2015. Hampir 15.000 unit sudah dibangun. Sistem irigasi 65.000," ujar dia. 

Selain itu, dana desa digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, sistem air minum, sekolah pendidikan anak usia dini (Paud) hingga perpustakaan.

"Berapa banyak perpustakaan 1.200 perpustakaan yang sudah dibuat juga. Air sumur untuk air minum 58.000 dan masih banyak lagi hasil fisik yang sudah dibangun atau dikembangkan di skema yang dianggarkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Baca juga: Penyaluran Dana Desa Belum 100 Persen, Mendes Sebut Ada Desa Belum Terima Karena Kondisi Daerah

Ia mengatakan, dana desa juga diusahakan oleh pemerintah agar memiliki dampak pembangunan non-fisik.

Pembangunan tersebut, kata Tito, melalui penguatan demokrasi, salah satunya pemilihan kepala desa yang belakangan sudah dilaksanakan di beberapa tempat.

"Begitu banyak sisi baik dari pembangunan di desa itu sebabnya sangat penting untuk fokus dan memperhatikan untuk membangun dan mengembangkan wilayah pemerintahan desa, khususnya bagi kita sebagai negara berkembang," ucap dia.